Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12134
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHasibuan, A Lawali-
dc.contributor.advisorHarahap, Dessy Agustina-
dc.contributor.authorHutabarat, Tonni Daniel-
dc.date.accessioned2020-09-14T07:22:13Z-
dc.date.available2020-09-14T07:22:13Z-
dc.date.issued2019-10-01-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12134-
dc.descriptionPenelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya plagiarisme dan peniruan merek oleh produk yang dimiliki oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya karena perkembangan kegiatan produksi barang atau jasa dimana merek terdaftar memiliki nilai kepentingan yang tinggi dan dikenal oleh konsumen di masyarakat. Sebagai upaya untuk mencegah penipuan atau penjiplakan dan ruang lingkup usaha yang dapat merugikan pihak lain. Maka Pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan merek produk atau jasa yang ingin diperdagangkan, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis dan mendaftarkan merek tersebut guna mendapatkan keamanan dan validitas. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pendaftaran merek dan untuk mencegah terjadinya kesamaan jenis merek suatu produk serta untuk mengetahui posisi pemeriksaan substantif atas keabsahan sertifikat merek berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer berupa wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Medan, dan data sekunder yang terdiri dari hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi atau studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu berdasarkan ketentuan hukum merek, hak kekayaan intelektual dalam pemeriksaan substantif terhadap keabsahan sertifikat merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Geografis. Indikasi yang merupakan bagian dari tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau ciri pembeda yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal HKI.en_US
dc.description.abstractThis research is motivated by the rise of plagiarism and brand imitation by products owned by business actors caused by various things. One of them is due to the development of production activities for goods or services where the registered brand has a high value of interest and is known by consumers in the community. As an effort to prevent fraud or plagiarism and the scope of the business that can cause harm to other parties. So the Government requires businesses to register trademarks of the products or services they want to trade, therefore the government issued a regulation namely Law number 20 of 2016 about Trademarks and Geographical Indications and registering these marks in order to obtain security and validity. This writing aims to determine the function of trademark registration and to prevent the occurrence of a common type of trademark of a product and to determine the position of substantive examination of the validity of the brand certificate based on the provisions of the applicable laws in Indonesia. This research is a descriptive normative law research with an empirical juridical approach. The data source of this research came from primary data in the form of interviews with judges at the Medan District Court, and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary law. Data collection tools are carried out by studying documentation or studying literature. The analysis technique used in this study is qualitative data analysis. Based on the results of the research discussion, several conclusions are drawn, namely, based on the legal provisions of the trademark, intellectual property rights in a substantive examination of the validity of the trademark certificate regulated in Law number 20 of 2016 about Trademarks and Geographical Indications which are part of the sign in the form of images, names, words , letters, numbers, color arrangements or distinguishing features used in the trade of goods or services. Trademarks are exclusive rights granted by the state to parties who have registered their trademarks at the Directorate General of IPR.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;148400135-
dc.subjectintellectual property rightsen_US
dc.subjectcompaniesen_US
dc.subjecttrademark registrationen_US
dc.subjectpendaftaran mereken_US
dc.subjectperusahaanen_US
dc.subjecthak atas kekayaan intelektualen_US
dc.titleKedudukan Pemeriksaan Substantif Terhadap Keabsahan Sertifikat Mereken_US
dc.title.alternativeThe Position of Substantive Examination of the Validity of the Mark Certificateen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148400135 - Tonni Daniel Hutabarat - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV313.79 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
148400135 - Tonni Daniel Hutabarat - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I,II,III,Bibliography872.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.