Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12138
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRafiqi-
dc.contributor.advisorHarahap, Dessy Agustina-
dc.contributor.authorSitepu, Kevin Aldarian-
dc.date.accessioned2020-09-14T07:43:06Z-
dc.date.available2020-09-14T07:43:06Z-
dc.date.issued2020-03-20-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12138-
dc.descriptionPoligami apabila dilakukan tanpa adanya izin dari istri melalui pengadilan serta didalamnya juga terdapat pemalsuan dokumen agar dapat melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan dan para pihak yang terkait dapat mengajukan pembatalan perkawinan, didalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsugkan perkawinan. Permasalahan dalam peneltian ini adalah bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dari istri dan bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam pembatalan perkawinan pada putusan nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn. Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normative yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Hasil penelitian yang telah diperoleh akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dari istri adalah Perkawinan yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak sah atau perkawinan seolah-olah tidak pernah terjadi dan masing-masing pihak kembali kepada posisi semula, kaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak tetap dianggap sah, anak tersebut masih memiliki hubungan biologis terhadap ayahnya sehingga ayahnya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan si anak, terhadap harta bersama selama tidak merugikan pihak yang beritikad baik maka dilakukan pembagian harta kekayaan. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam pembatalan perkawinan pada putusan nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan yakni istri sah selaku penggugat serta melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagaimana telah dibatalkannya kutipan akta dari perkawinan yang kedua maka berakibat perkawinan yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak sah atau dianggap tidak pernah terjadi. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf (a) junto Pasal 73 huruf (a) yang berbunyi suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama. Saran dalam penelitian ini adalah dalam melangsungkan perkawinan sebaiknya pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan mengecek terlebih dahulu identitas seseorang yang akan dinikahinya agar kedepannya tidak terjadi salah sangka dan menyebabkan pembatalan perkawinan.en_US
dc.description.abstractPolygamy if it is done without permission from the wife through the court and there is also a falsification of documents in order to get married, then the marriage is considered not to meet the conditions of continuing the marriage and the parties concerned can submit a marriage cancellation. Article 22 of law Number 1 of 1974 states that a marriage can be canceled if the parties do not meet the conditions for the marriage. The problem in this study how the legal consequences of the cancellation of marriage due the absence of polygamy permission from the wife and what legal considerations are used by judges in canceling marriages in the decision number 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn. This type of research used in the writing of this thesis is normative juridical legal research which is also referred to as library research or document study, because this research is conducted or shown only on written regulations or other legal materials. Research results that have been obtained due to the law of the cancellation of marriage due to the absence of polygamy permission of the wife is a marriage that has been implemented declared invalid or the marriage is considered as if it never happened and each party return to its original position, connection with the legal consequences caused to children,isstil considered valid, the child still has a biological relationship with his father, so the father is responsible for meeting the childs needs. Of join assets as long as it does not harm the parties in good faith, the distribution of assets will be carried out. Legal considerations used by judges in cancelling marriages in decision number 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn there are parties who feel disadvantaged, namely the legitimate wife as the plaintif and violates the laws and regulations as a condition for marriage. The conclusion of this study is that as the cancellation of the quote from the second marriage has been canceled, the result is that the marriage that has been carried out is declared invalid or deemed never to have happened. The judge's consideration in deciding this case is in accordance with the provisions of article 71 letter (a) junto Article 73 letter (a) which says a marriage can be canceled if a husband practices polygamy without permission from the religious court. Suggestions in this research are that in conducting a marriage, parties who wish to have a marriage first check the identity of the person they are going to marry so that in the future there will be no misjudgment and cause the marriage to be canceled.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;158400117-
dc.subjectpoligamien_US
dc.subjectizinen_US
dc.subjectpembatalan perkawinanen_US
dc.subjectcancellation of marriageen_US
dc.subjectpermiten_US
dc.subjectpolygamyen_US
dc.titleTinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan ke 2 (Dua) Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Putusan Nomor : 246/Pdt.G/2018/PA.Mdn)en_US
dc.title.alternativeJuridical Review of the Cancellation of 2nd Marriage due to Absence of a Polygamy Permit (Study of Decision Number: 246 / Pdt.G / 2018 / PA.Mdn)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
158400117 - Kevin Aldarian Sitepu - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV676.93 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
158400117 - Kevin Aldarian Sitepu - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I,II,III,Bibliography1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.