Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat)

Abstract

Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersamasama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Arah dan Kebijakan umum APBD memuat komponenkomponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap lini kewenangan pemerintah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antarpelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah. Implementasi dari musrenbang daerah berpedoman kepada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1354/M.PPN/03/2004 dan 050/744/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten Kota dan Musrenbang Provinsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan melihat ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan metode pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah buku, jurnal, laporan tahunan dan referensi lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke proses perencanaan pembangunan Kabupaten. Legalitas Perencanaan, dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, serta menjungjung etika dan tata nilai masyarakat. Unsur legalitas belum dilakukan dengan baik kerana ada beberapa tahapan dalam petunjuk teknis musrenbang yang belum dilaksanakan dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa maupun Kecamatan