Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Munawir, Zaini | - |
dc.contributor.advisor | Marsella | - |
dc.contributor.author | Suryani, Popy | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T03:48:39Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T03:48:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12298 | - |
dc.description | Pemutusan Hubungan berarti kehilangan mata pencaharian yang berarti pula permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian dan ketentraman hidup tenaga kerja seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi dalam kenyataannya membuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak dapat dicegah seluruhnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Koperasi Pengangkutan Umum Medan, bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap tenaga kerja dan bagaimana proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Koperasi Pengangkutan Umum Medan pada Putusan No. 194/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah yuridis normatif, Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis. analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu peraturan undang-undang, buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, juga bahan-bahan kuliah. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 194/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn untuk dianalisis. Faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja pada putusan No. 194/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn, menurut Penggugat dimutasi dari Jabatan Staff Operasional kebagian Matra Taxi di Kantor Medan. Beberapa minggu kemudian diberi Nota Tugas ke Matra Taxi Kualanamu tanpa ada uang transport, tetapi Penggugat tetap melaksanakan tugas sebagaimana Nota tugas selama 3 (tiga) bulan, setelah itu dikeluarkan Surat PHK, tetapi menurut tergugat karena Penggugat tidak taat terhadap keputusan pengurus Koperasi Pengangkutan Umum Medan yang memutasi Penggugat dari bidang operasional ke bagian Matra Taxi, penugasan tersebut hanya beberapa waktu saja ditaati oleh Penggugat, kemudian tidak masuk kerja lagi. Maka pihak Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja. Upaya untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja oleh pihak Koperasi Pengangkutan Umum Medan yaitu dengan adanya perjanjian kerja yang harus disepakati oleh masing-masing pihak dalam hal ini adalah pekerja dan pengusaha dan mematuhi segala peraturan tentang ketenagakerjaan untuk menjamin adanya hubungan kerja yang baik, memberikan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menempatkan pekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pekerja. Proses penyelesaian pertama Perundingan Bipartit kedua Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk diproses secara tripartite, akan tetapi tidak ada penyelesaian, maka Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Cq Peradilan Hubungan Industrial Oleh karenanya Pengajuan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan demi Hukum. | en_US |
dc.description.abstract | Termination of Relationship means loss of livelihood which also means the beginning of the unemployment period with all its consequences, so as to ensure the certainty and peace of life of workers there should be no termination of employment. But in reality it proves that termination of employment cannot be prevented entirely. The problem in this study is how the factors causing the termination of unilateral employment by the Medan Public Transportation Cooperative, how the process of resolving the unilateral termination of employment by the Medan Public Transportation Cooperative in Decision No. 194 / Pdt.Sus-PHI / 2017 / PN.Mdn and how to prevent termination of unilateral employment relations with workers. This type of research used in this research is normative juridical. The nature of the research used in completing this thesis is descriptive analysis. Data analysis was carried out qualitatively. Data collection techniques Library research (Library Research), namely by conducting research on various sources of reading, namely the rule of law, books, legal magazines, opinions of scholars, as well as lecture materials. Field Research (Field Research), namely by conducting the field at the Industrial Relations Court at the Medan District Court by taking the relevant decision, namely Decision No. 194 / Pdt.Sus-PHI / 2017 / PN.Mdn for analysis. Factors causing termination of employment in the decision No. 194 / Pdt.Sus-PHI / 2017 / PN.Mdn, according to the Plaintiff, was transferred from the Position of Operational Staff to the Matra Taxi at the Medan Office. A few weeks later was given a Memorandum of Duty to the Kualanamu Taxi Matra without any transport money, but the Plaintiff continued to carry out his duties as a Memorandum of duty for 3 (three) months, after which a layoff letter was issued, but according to the defendant because the Plaintiff did not obey the decisions of the Medan Public Transportation Cooperative management which transferred the Plaintiff from the operational sector to the Matra Taxi section, the assignment was only obeyed for a while by the Plaintiff, then did not come to work again. Then the Defendant terminated the employment relationship. Efforts to prevent the Termination of Employment by the Medan Public Transportation Cooperative namely by the existence of an employment agreement that must be agreed by each party in this case are workers and employers and complies with all regulations on employment to ensure a good working relationship, provides appropriate wages with the provisions of the legislation in force, and place workers in accordance with the capabilities possessed by each worker. The first settlement process of the Bipartite Negotiations is the Mediator of the Medan City Manpower Office to be processed in a tripartite manner, but there is no settlement, the Settlement of Industrial Relations Disputes at the District Court Cq Industrial Relations Court. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;158400131 | - |
dc.subject | pemutusan hubungan kerja sepihak | en_US |
dc.subject | kpum | en_US |
dc.subject | termination of unilateral employment | en_US |
dc.title | Tinjauan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Koperasi Pengangkutan Umum Medan (Studi Putusan No.194/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. Mdn) | en_US |
dc.title.alternative | Legal Review of Unilateral Termination of Employment by the Medan General Transportation Cooperative (Decision Study No. 194 / Pdt.Sus-PHI / 2017 / PN. Mdn) | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | SP - Civil Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
158400191 - Popy Suryani - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I,II,III,Bibliography | 741.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
158400191 - Popy Suryani - Chapter IV.pdf | Chapter IV | 421.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.