Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dapat Diterimanya Gugatan Dalam Peneyelesaian Sengketa Sebidang Tanah Garapan Dengan Alas Hak KTPPT (Studi Kasus Putusan : 103/Pdt.G/2016/PN - LBP)

Abstract

Status hak tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam meningkatkan dan mensejahterakan ekonomi sang pemilik hak tersebut. tanah memiliki fungsi sosial dalam negara dan sebagai awal dalam mewujudkan kemakmuran untuk rakyat. Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa tanah dan bagaimana penilaian dalam menganalisa suatu kasus pada Putusan No. 103/Pdt.G/2016/PN.Mdn. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah serta hasil penelitian lapangan (Field Research) yaitu penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 103/Pdt.G /2016/PN.Mdn untuk dianalisis. Hasil penelitian dalam pertimbangan dan penilaian hakim dari permasalahan yang diambil adalah menentukan objek dalam suatu perkara merupakan hal sangat penting sebagai acuan untuk mempertimbangkan pokok perkara dan memberikan penilaian untuk memenuhi formalitas dalam suatu gugatan. Sertifikat memiliki kekuatan hukum jika: Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum dan tanah di kuasai secara nyata. Faktor penyebab putusan tidak dapat diterima pada Putusan No. 103/Pdt.G/2016/PN.Lbp bahwa bukti surat yang dimiliki penggugat yaitu Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomor 413 yang dikeluarkan oleh dahulu Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang dan karena adanya ketidaksamaan antara fisik dilapangan dengan objek perkara dalam gugatan mengakibatkan objek perkara dalam perkara ini kabur (Obcuur Libel). The status of land rights has a very important position in improving and the economic welfare of the owner of the right. land has a social function in the state and as a starting point in creating prosperity for the people. The problem in this thesis research is how the judge's consideration of land dispute settlement and how the assessment is in analyzing a case in Decision No. 103 / Pdt.G / 2016 / PN.Mdn. The research method used is library research (Library Research), namely by conducting research on various sources of reading, namely books, law magazines, scholars' opinions, statutory regulations as well as lecture materials and the results of field research, namely the author directly conducted a study at the Lubuk Pakam District Court by taking a related decision, namely Decision No. 103 / Pdt.G /2016/PN.Mdn for analysis. The result of research in the judgment and judgment of the problem taken is that determining the object in a case is very important as a reference for considering the subject matter and providing an assessment to fulfill the formalities in a lawsuit. A certificate has legal force if: The certificate is legally issued in the name of a person or legal entity and the land is under real control. Factors causing the decision could not be accepted in Decision No. 103 / Pdt.G / 2016 / PN.Lbp that the evidence of the plaintiff's letter is the Land Occupation Registration Card (KTPPT) Number 413 which was previously issued by the Land Use Reorganization Office (KRPT), now the National Land Agency Office of Deli Serdang Regency and because of its existence the inequality between the physical in the field and the object of the case in the lawsuit results in the object of the case in this case being blurred (Obcuur Libel).