Kajian Hukum Tentang Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Prapradilan Nomor 39/Pra.Pid/2016/PN-Mdn)

Abstract

The existence of Decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014 which essentially adds to the pretrial object in the District Court, namely the determination of whether the suspect is legitimate or not, has a very significant impact on Indonesian law. The presence of such decisions is to protect persons against arbitrary actions of investigators which are most likely to occur when a person named as a suspect. If it turns out there was a mistake in the process then there are no other institutions other than pretrial institutions that can investigate and decide upon them. As a result, many requests to sue the determination of the suspect were submitted to the District Court in Indonesia. For this reason, it is necessary to know how legal considerations regarding the validity or invalidity of the determination of the suspect, and how the legal consequences of the validity or invalidity of the determination of the suspect by a case study in the Medan District Court. This research uses the normative juridical method by conducting a qualitative analysis. Legal considerations in determining the validity or invalidity of the determination of the suspect in the Medan District Court can be determined by examining whether the investigator has carried out the procedure for determining the suspect in accordance with the Criminal Procedure Code or not. Because, basically pretrial against the determination of the suspect is only to determine whether the status of the suspect is correct or not, not about whether the act is a criminal offense or not by paying attention to the available evidence. For example, in the procedure before a person is named a suspect, the person is first called as a witness, if in reality he or she is directly named as a suspect then he or she has the right to submit a pretrial petition. The legal consequence of the validity or invalidity of the determination of the suspect, if the pretrial application is accepted and decided, is that what has been determined by the investigator for the suspect can be invalidated. If the request to sue the determination of the suspect by the investigator is granted by the pretrial judge, the case cannot be continued with the investigation or proceed to prosecution for trial immediately. However, Decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014 also states that the protection of the rights of the suspect does not then mean that the suspect is not guilty, and does not invalidate the suspicion of a criminal act, so that a retrial can still be carried out in accordance with applicable law ideally and correctly. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menambah objek praperadilan di Pengadilan Negeri yaitu penetapan sah atau tidaknya tersangka membawa dampak yang sangat signifikan dalam hukum di Indonesia, hadirnya putusan tersebut untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Akibatnya, banyaknya permohonan akan penetapan tersangka tersebut yang masuk ke Pengadilan Negeri di Indonesia. Untuk itu perlu diketahui bagaimana Bagaimana pertimbangan hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dan Bagaimana akibat hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka studi kasus di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan analisis secara kualitatif. Pertimbangan hukum dalam menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka pada Pengadilan Negeri Medan dengan dilihat apakah penyidik telah melakukan prosedur penetapan tersangka itu telah sesuai dengan KUHAP atau tidak. Sebab, pada dasarnya praperadilan terhadap penetapan tersangka hanyalah untuk menetapkan apakah status tersangka tersebut benar atau tidak, bukan mengenai apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak dengan melihat alat bukti yang ada. Misalnya prosedur sebelum seseorang dijadikan tersangka, maka terlebih dahulu dipanggil menjadi saksi, jika kenyataannya seseorang tersebut langsung dijadikan tersangka maka berhaklah dilakukan permohonan praperadilan. Akibat hukum tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, jika permohonan praperadilan diterima dan ditetapkan maka berakibat bisa menjadi batal apa yang sudah ditetapkan oleh penyidik bagi tersangka, apabila permohonan penetepan tersangkanya itu oleh penyidik dikabulkan oleh hakim praperadilan maka perkara itu tidak bisa lagi dilanjutkan pemeriksaannya atau dilanjutkan ke penuntutan untuk segera di sidangkan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 juga menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.