Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan

Abstract

Kota Medan merupakan salah satu kota dengan penduduk terpadat di Indonesia. Jumlah penduduk yang semakin banyak dan padat menyebabkan terjadinya kekurangan lahan. Untuk pemenuhan kebutuhan lahan tersebut banyak penggunaan lahan yang dialihfungsikan. Salah satu dampak alihfungsi penggunaan lahan tersebut mengakibatkan tidak adanya keseimbangan lingkungan antara pembangunan dengan penyediahan ruang terbuka hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif mendeskripsikan keterangan tentang data yang didapat dari lapangan berupa data tertulis maupun lisan dari pihak – pihak yang diteliti. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat ditinjau berdasarkan Teori Hardjanto ada empat point, yaitu: Equality (kesetaraan), Consensus Orientation (kesepakatan bersama), Participation (partisipasi), dan Responsivenees (responsivitas). Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan RTH di Kota Medan mempunyai tiga peranan. Pertama, penyusunan bahan pelaksanaan pengkajian pembangunan taman, penghijauan, dan pembibitan. Kedua, penyusunan bahan pelaksanaan penyusunan prosedur, standar, dan kriteria atas pemanfaatan dan pengelolaan lapangan, ruang terbuka hijau, taman rekreasi, lapangan olahraga, penghijauan, hutan kota, dan pembibitan. Ketiga, penyusunan bahan pengkoordinasian kebutuhan sarana dan prasarana taman, penghijauan, dan pembibitan. Sedangkan hambatan yang dialami terdiri dari dua hambatan. Pertama hambatan internal, yaitu kurangnya lahan untuk membangun ruang terbuka hijau publik baru, kurangnya pengawasan terhadap pembangunan ruang terbuka hijau privat, dan kurangnya sosialisasi pentingnya menanam pohon. Kedua hambatan eksternal, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat untuk membuat taman atau menanam pohon di sekitar tempat tinggal.