Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12728
Title: | Kedudukan dan Akibat Hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Yang Tidak Berkekuatan Hukum (Studi Putusan Nomor : 482/Pdt.G/2016/PN.Mdn) |
Other Titles: | Position and Legal Consequences of Freehold Certificate (SHM) which are not legally binding (Study Decision Number: 482 / Pdt.G / 2016 / PN.Mdn) |
Authors: | Sembiring, Evrata Lolo Nola |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lawali, Abdul Syahputra, M Yusrizal Adi |
Keywords: | keududkan;akibat hukum;sertifikat hak milik;legal effects |
Issue Date: | 6-Aug-2020 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;158400073 |
Abstract: | Considering the land's role in life, the State as an organization of power in Indonesia has the authority to regulate ownership, designation, transfer and registration of the rights of the Indonesian people. The desired goal of the State is to give the community / people the right to land where the rights referred to the community get a certainty of law and eligibility for life, because the law was formed to ensure the creation of order in society. With the passage of Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law (UUPA), it does not necessarily become a problem with regard to land. he issues raised in this study are regarding the legal position of the certificate of ownership of land in Indonesia, the legal consequences of the certificate of ownership that does not have legal force, and the process of implementing the district court case number 482/PDT.G/2016/PN.Mdn. This study uses normative juridical and empirical juridical research that refers to legal norms contained in legislation and sources of legal material and examines how law works in the community. The results of the research that have been obtained from the legal status of land ownership certificates in Indonesia are land rights certificates as the final result of the land registration process, which acts as proof of ownership of land rights which is used as a strong verification tool to provide legal certainty of land ownership for people whose names are listed in the certificate Due to the legal effect on the certificate of ownership that was canceled in the Decision Number : 482/Pdt.G/2016/PN.Mdn is a formality defect and null and void by law. |
Description: | Mengingat begitu berperannya tanah dalam kehidupan maka Negara sebagai organisasi kekuasaan yang ada di Indonesia berwenang mengatur pemilikan, peruntukan, peralihan, dan pendaftaran atas hak bangsa Indonesia. Tujuan yang dikehendaki oleh Negara adalah untuk memberikan kepada masyarakat/rakyat adanya hak atas tanah dimana dengan hak yang dimaksud masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum dan kelayakan hidup, karena hukum dibentuk untuk menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak lantas semata menjadi tidak ada masalah menyangkut tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum terhadap sertifikat hak milik atas tanah di indonesia, akibat hukum terhadap sertifikat hak milik yang tidak memiliki kekuatan hukum, dan proses pelaksanaan putusan perkara pengadilan negeri medan nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Mdn. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan sumber bahan hukum serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian yang telah diperoleh kedudukan hukum terhadap sertifikat hak milik atas tanah di Indonesia adalah sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah berlaku sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang digunakan menjadi alat pembuktian yang kuat guna memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah bagi orang yang tercantum namanya di dalam setifikat .Akibat hukum terhadap sertifikat hak milik yang dibatalkan pada Putusan Nomor : 482/Pdt.G/2016/PN.Mdn adalah sertifikat yang telah diterbitkan cacat secara hukum dan berakibat batal demi hukum serta dapat dibatalkan. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12728 |
Appears in Collections: | SP - Civil Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
158400073 - Evrata Lolo Nola Sembiring - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter iV | 498.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
158400073 - Evrata Lolo Nola Sembiring - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I,II,III,Bibliography | 863.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.