Sistem Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Minimum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian

Abstract

Historically, the development of criminal procedural law in Indonesia shows that there are several systems and theories of proof of criminal procedure. In the past, people generally thought that the most reliable tools of evidence were the defendant's confession. This could cause the legal apparatus to impose their will in the investigation process to force the defendant to confess his actions, especially in cases of the criminal acts of theft where the defendant did not actually commit the crime of theft. The problems in this thesis are: Why in the evidentiary system there must be a minimum of 2 tools of evidence as a legal requirement to determine that someone can be convicted in the case of the criminal act of theft, and What is the role of minimum tools of evidence as the basis for a judge's guideline in determining a criminal sentence for the defendant in the criminal act of theft. The research method used by the author in completing this thesis is a normative juridical method. The results of this study are that the minimum two tools of evidence are a legal requirement in the evidentiary process and in the process of criminal proceedings, and the tools of evidence play an important role as a guide for judges in determining their belief in the verdict that he will pass on to a criminal offense. The conclusion that can be drawn by researchers in this thesis is that the minimum number of tools of evidence must be two as a guide for a judge to determine his conviction in imposing a sentence so as to produce legal objectives, legal certainty, legal benefits, and legal justice. Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dalam sejarahnya menunjukan bahwa ada beberapa sistem dan teori pembuktian acara pidana. Umumnya dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa, hal ini menyebabkan para aparatur hukum dapat memaksakan kehendak dalam proses pemeriksaan untuk memaksa terdakwa mengakui perbuatannya, terutama dalam kasus tindak pidana pencurian dimana terdakwa sebenarnya tidak melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Adapun permasalahan dalam skripsi ini ialah Mengapa dalam sistem pembuktian harus minimum 2 alat bukti sebagai syarat sah untuk menentukan seseorang dapat dipidana dalam kasus tindak pidana pencurian dan Bagaimana peraanan alat bukti minimum sebagai dasar pedoman hakim dalam menetukan hukuman pidana bagi terdakwa tindak pidana pencurian. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah alat bukti minimum dua adalah syarat sah dalam proses pembuktian serta proses dalam beracara pidana dan alat bukti berperan penting sebagai pedoman hakim dalam menentukan keyakinannya terhadap putusan yang akan diberikannya kepada terdakwa tindak pidana. Kesimpulan yang bisa diambil peneliti dalam skripsi ini adalah sebuah alat bukti sudah dipastikan minimum harus berjumlah dua sebagai pedoman seorang hakim dapat menentukan keyakinannya dalam menetukan hukuman sehingga menghasilkan tujuan hukum kepastian hukum,kemanfaatan serta keadilan hukum