Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan Oleh Oknum Polri (Studi Putusan Nomor : 588/PID.B/2018/PN.MDN)

Abstract

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum.Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum dan juga diberikan wewenang oleh undang–undang untuk mengadili.Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri pernah melakukan perjudian .Perjudian bisa dilakukan oleh masyarakat biasa dan juga aparat hukum negara.Kejahatan perjudian diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis serta dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Salah satu jenis perjudian adalah perjudian dadu guncang yang dimaikan dengan menebak angka dadu yang akan keluar setalah dihuncang didalam mangkok.Untuk besar taruhan biasanya dimulai dari Rp5.000. Berkaitan dengan hal itu maka peneliti akan mengambil judul dalam penelitian ini yaitu, Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri (Studi Putusan Nomor:588/Pid.B/2018/Pn.Mdn). Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pada pasal 303 KUHPidana terhadap oknum polri yang melakukan tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap oknum polri dalam tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pada pasal 303 KUHPidana terhadap oknum POLRI yang melakukan tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor: 588/pid.b/2018/pn.mdn, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap oknum polri dalam tindak pidana perjudian dalam putusan Nomor: 588/Pid.B/2018/Pn.Mdn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Metode Yuridis Normatif dengan mengumpulan data melalui wawancara dengan pihak Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus. Adapun pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa yaitu dihukum 4 bulan penjara dan denda sebesar Rp 5000,- rupiah, kemudian dasar pertimbangannya adalah bukti yang memberatkan dan meringankan dalam kasus perkaranya.Hakim cenderung bersikap subjektif dan tidak sesuai pada KUHPidana pasal 303.Untuk itu sebaiknya penegak hukum lebih tegas dan membuat mekanisme yang jelas dalam penjatuhan sanksi pada masyarakat dan oknum aparat negara dengan berlandaskan pada Undang-Undang dan penjelasan bukti-bukti yang konkret. Law enforcement is a process to realize legal desires. Judges has a important role in law enforcement and are also empowered by law to judge. The Indonesian National Police (POLRI) is a executive agency in matters of state security through out the territory of the Indonesian state. Gambling is a criminal act that we are often encounter in our environment and even we ourselves have gambled. Gambling can be done by ordinary people and also state law enforcement agencies. Gambling crime is clearly regulated in the Criminal Code Article 303 and Article 303 bis as well as in Law Number 7 of 1974. One type of gambling is the shaking dice gambling which is played by guessing the number of dice that will come out after being shaken in the bowl. For large bets usually start from IDR 5,000. In this regard, the researcher will take the title in this research, namely, Law Enforcement by Judges in Gambling Criminal Cases Conducted by Unscrupulous Police (Decision Study Number: 588 / Pid.B / 2018 / Pn.Mdn). The problem that will be answered in this research is the criminal liability in article 303 of the Criminal Code against police officers who commit gambling crimes in decision Number: 588 / Pid.B / 2018 / Pn.Mdn, the basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions on police officers in the act of crime.Gambling crime in the decision Number: 588 / Pid.B / 2018 / Pn.Mdn. The purpose of this research is to find out the criminal responsibility in article 303 of the Criminal Code against police officers who commit gambling crimes in decision Number: 588 / pid.b / 2018 / pn.mdn, the basis for judges' considerations in imposing criminal sanctions against unscrupulous police officers in the act. Gambling crime in decision Number: 588 / Pid.B / 2018 / Pn.Mdn. The method used in this research is the Normative Juridical Method by collecting data through interviews with the Medan District Court Judges Class 1A Special. As for the criminal responsibility to the defendant, namely a sentence of 4 months in prison and a fine of Rp. 5000, - rupiah, then the basis for consideration is incriminating and mitigating evidence in the case. Judges tend to be subjective and not in accordance with Article 303 of the Criminal Code. For this reason, law enforcers should be firmer and create a clear mechanism for imposing sanctions on the public and elements of state apparatus based on law and explanations of concrete evidence.