Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Internasional

Abstract

Pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan ' pembentukan hukum barn, khususnya produk hukum yang dibutuhkan mendukung tugas umum pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, produk hukum nasional menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas dan aktif mewujudkan tatanan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut Sudikno Mertukusumo bahwa sistem hukum itu sendiri merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.