Analisis Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1962 Tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan

Abstract

The Law Number 16 of 1992 on the Quarantine of Animals, Fish, and Plants is legislation that gives legal certainty to prevent the entry and spread of pests and animal diseases, pests and diseases of fish, as well as plant pests. Sanctions against violations of the provision of the Law includes criminal and action sanctions. So far is considered ineffective, because it has not categorized clearly the distribution of action and criminal sanctions. The problems in this study are to analysis how the formulation of criminal sanctions in Law Number 16 of 1992; how the application of criminal sanctions in Law Number 16 of 1992, and; how the policy of criminal sanctions in quarantine laws in the future? This study is a qualitative study with normative juridical approach. The result showed that Law Number 16 of 1992 has a complete formulation of criminal sanctions, but the legal norms in the criminal provision are not clear subject so it can be difficult for law enforcement. Although not explicit, the application of criminal sanctions against Law Number 16 of 1992 implementing the principle of ultimum remedium. The prospect of future policy on the formulation of criminal sanctions for quarantine laws can be done through reforming and refining the criminalization policy by clearly categorizing the scope of actions that can be categorized as criminal acts of administration, in criminal liability the subject of a criminal offense is described clearly and doesn’t separate the form of errors. It is expected soon revision of Law Number 16 of 1992 to provide legal certainty. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan merupakan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hukum dalam mencegah masuk ke dalam, tersebar di dalam serta keluarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. Undang-undang ini merupakan hukum administrasi dengan sanksi pidana. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 meliputi sanksi tindakan dan sanksi pidana. Penerapan sanksi belum optimal karena belum mengkategorikan dengan jelas pembagian sanksi tindakan dan sanksi pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana formulasi sanksi pidana dalam UU Nomor 16 Tahun 1992; bagaimana penerapan sanksi pidana dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 dan; bagaimana kebijakan sanksi pidana dalam UU perkarantinaan di masa yang akan datang? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa UU Nomor 16 Tahun 1992 memiliki formulasi sanksi pidana yang lengkap, namun belum menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Penerapan sanksi pidana terhadap UU Nomor 16 Tahun 1992 menerapkan asas ultimum remidium, meskipun tidak tersurat di dalam perundangannya. Prospek kebijakan formulasi sanksi pidana undang-undang perkarantinaan di masa yang akan datang dapat dilakukan melalui pembenahan dan penyempurnaan kebijakan kriminalisasinya dengan mengkategorikan secara jelas ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana administrasi, subjek tindak pidana dalam pertanggungjawaban pidana dijabarkan dengan lengkap serta tidak memisahkan bentuk kesalahan. Diharapkan segera dilakukan revisi terhadap UU Nomor 16 Tahun 1992 untuk dapat memberikan kepastian hukum.