Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir

Abstract

Salah satu sumber pendapatan desa yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Faktor yang menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan adalah : adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi . adanya konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, persepsi pelaksana yang baik, tim pelaksana, kewenangan BPD dan LKMD dan adanya kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah: Belum adanya sosialisasi ADD kepada masyarakat, rendahnya SDM, kurangnya dukungan pendapatan desa lain, kurangnya respon pelaksana, tidak adanya pembagian tugas tim, kurang berjalannya peran LPMD dan ketidaktepatan sasaran. Dari faktor penunjang dan penghambat tersebut maka strategi yang harus dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat luas, pelaksanaan ADD oleh kelompok masyarakat, kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi LKMD, perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten