Pelaksanaan Pada Pasal 15 Huruf a Dan b Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz

Abstract

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih di bawah umur, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Tidak terkecuali terhadap anak-anak yang kedua orang tuanya telah bercerai, tidak jarang permasalahan hadhonah ini sering menimbulkan masalah dan sengketa diantara kedua belah pihak yang bercerai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pelaksanaan Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam terhadap hadhonah anak yang belum mumayyiz dan bagaimana penyelesaian sengketa atas hadhonah anak yang belum mumayyiz korban perceraian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (Library Research) dan wawancara. Hasil penelitiaan, pelaksanaan hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz, timbul ketika telah terjadi perceraian di antara kedua orang tuanya di Pengadilan Agama dan mereka berselisih tentang siapa yang berhak memelihara anak tersebut. Untuk menentukan hak hadhanah, dapat dilihat dari situasi dan kondisi anak serta orang tuanya: a. Anak yang masih kecil dan menyusui lebih diprioritaskan si ibu. b. Orang tua yang berhak melakukan hadhanah adalah yang memenuhi syarat sebagai pengasuh dan juga dapat dengan melihat fakta hukum yang terjadi yaitu dengan bukti-bukti yang menunjukan kemana si anak lebih condong di antara mereka. Penyelesaian sengketa hadhanah dapat ditempuh dilakukan 2 (dua) cara yaitu: penyelesaian sengketa hadhanah diluar pengadilan (perdamaian/sulh) dan melalui lembaga peradilan. Penyelesaian diluar pengadilan atau secara perdamaian dengan menerapkan metode At-Tahkim, yakni menunjuk seseorang hakam sebagai pihak yang akan menengahi diantara mereka, terdiri dari wakil dari pihak suami dan pihak istri yang ditunjuk sebagai penengah diantara keduanya. Sedangkan cara penyelesaian melaui lembaga peradilan dapat ditempuh melalui mediasi atau melalui mediator yang berasal dari Peradilan Agama. Jika dalam proses mediasi mengalami kegagalan, maka penyelesaian sengketa hadhanah dilakukan melalui proses persidangan. Hadhanah is a right for children who are underage, because he needs supervision, care, implementation of his affairs, and people who educate him. No exception for children whose parents have divorced, often this hadhonah problem often causes problems and disputes between the two divorced parties. The problem in this study is how the implementation of Article 156 letters a and b of the Compilation of Islamic Law on the hadhonah of children who are not yet mumayyiz and how to resolve disputes over the hadhonah of children who have not yet been mumayyiz victims of divorce. This type of research used in writing this thesis is normative juridical descriptive analysis. Data collection techniques used were literature study (Library Research) and interviews. The results of the research, the exercise of the right of hadhanah for children who have not yet begun mumayyiz, arises when a divorce has taken place between the parents in the Religious Court and they disagree over who has the right to care for the child. In the application of Article 156 KHI in Decision Number 118 / Pdt.G / 2018 / PA.Mdn, it is a form of exception, because the hadhanah fell to the father. This is due to the mother who converts after divorcing to live with her parents who are not Muslim. Hadhanah dispute resolution can be done in 2 (two) ways, namely: settlement of hadhanah disputes outside the court (peace / sulh) and through the judiciary. Settlement of disputes on hadhanah for children who are not yet mumayyiz due to divorce where the right of hadhanah is given to his father so that it deviates from the provisions of the Compilation of Islamic Law article 105. However, given the environment and parents where the mother lives, she is not Muslim, so the holder of the hadhanah falls to the father. Regarding the right of hadhanah, in KHI mothers are the most entitled to get it, but this is not absolute, because there are other considerations that can result in a mother losing her hadhan rights. When the mother does not get her right of birth, the closest relative will replace her, in this case the father's side. And his father's right also in terms of providing Islamic education, where the child remains in the teachings of his religion if after the divorce the wife lives with her parents who are not Muslim.