Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Padang Lawas Utara

Abstract

Tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh caleg Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal ini sangat disayangkan karena seharusnya sebagai calon anggota legislatif harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat bukan malah menjadi contoh yang kurang terpuji. Melakukan tindak pidana Pemilu dengan cara memberikan uang kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah sanksi pidana terhadap calon legislatif yang melakukan Money Politic berdasarkan putusan no. 157/pid.sus/2019/PN.PSP dan bagaimana peran KPUD dan Panwaslu dalam menangani tindak pidana Money Politic Di Kabupaten Padang Lawas Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah library Research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam kripsi ini. Dalam penelitian ini menggunakan data perimer dan data sekunder. Fiel Research (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan dengan Nomor Putusan 157/Pid.Sus/2019/PN.Psp dengan cara wawan cara. Hasil penelitian ini adalah Apakah sanksi pidana terhadap Caleg yang melakukan Money Politic berdasarkan putusan no. 157/pid.sus/2019/PN.PSP Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara terhadap calon anggota legislatif dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.00- (lima juta rupiah). Peran KPUD dan Panwaslu dalam menangani tindak pidana Money Politic di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu mensosialisasikan, dan melakukan himbauan kepada seluruh pasangan calon agar tidak melakukan tindak pidana politik uang (Money Politic). Dan peran Panwaslu menerim, memeriksa serta menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu Election crimes committed by candidates for Election 1 DPRD Padang Lawas Utara Regency in this case are very unfortunate because as candidates for legislative members must provide a good example for the community, not even become a less commendable example. Committing an election crime by giving money to voters directly or indirectly as stipulated in Article 523 paragraph (2) of Law Number. 7 of 2017 concerning General Elections. The problem in this study is whether the criminal sanctions against legislative candidates who commit money politics based on decision no. 157 / pid.sus / 2019 / PN.PSP and what is the role of KPUD and Panwaslu in handling money political crimes in North Padang Lawas Regency. The research method used is library research (library research), which is research conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the material discussed in this essay. In this study using polymer data and secondary data. Field Research (field research) is by conducting direct research in the field. In this case the research directly conducts research to the Padang Sidimpuan District Court with decision number 157 / Pid.Sus / 2019 / PN.Psp by means of interviews. The results of this study are whether the criminal sanctions against candidates who commit money politics based on decision no. 157 / pid.sus / 2019 / PN.PSP The Panel of Judges decided to imprison a legislative candidate with imprisonment for 1 (one) month and 15 (fifteen) days and a fine of Rp. 5,000,000.00- (five million rupiah). The role of the KPUD and Panwaslu in handling money political crimes in North Padang Lawas Regency is to socialize and appeal to all pairs of candidates not to commit money politics crimes. And the role of Panwaslu is to receive, examine and follow up on reports relating to election crimes