Peran Dinas Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika

Abstract

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pembinaan karena masih memiliki masa depan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terutama pengguna narkotika harus diperhatikan dengan khusus baik dari mulai pemeriksaan dan juga sampai persidangan sertaputusan oleh hakim. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, serta Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa asas-asas, nilai-nilai, serta dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan fakta-fakta yang ada dalam praktek dan mengenai pelaksanaannya berupa persepsi cara kerja dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai Perlindungan Hukum serta peran dinas sosial terhadap anak sebagai pengguna narkotika, penyalahguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif pada kalangan anak di Provinsi Sumatera Utara semakin meningkat. Mengenai permasalahan ini berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pecandu narkotika dan korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada tingkat daerah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan peraturan Guberrnur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Sumatera Utara. Pemidanaan terhadap anak sebagai pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak merupakan korban sehingga putusannya adalah harus berupa rehabilitasi perlindungan hukuman anak penggunaan narkotika, bahwa pemidaan kepada anak bukanlah suatu balasan atas apa yang telah anak tersebut perbuat. Walaupun anak harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan kepadanya bahwa hukuman bukanlah harga mati atas pembalasan apa yang telah anak tersebut perbuat. Children in conflict with the law must receive guidance because they still have a future in handling children in conflict with the law, especially narcotics users, must be given special attention, from the start of the examination and also to the trial and the verdict by the judge. The problem in this research is how the role of the Social Service in handling children dealing with the law, and how the legal protection of children as narcotics offenders. This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach, namely an approach based on statutory regulations, theories and concepts related to research writing in the form of principles, values, and is carried out by conducting field research, namely with facts that exist in practice and regarding its implementation in the form of perceptions of how to work and others. Based on the source, the data consists of field data and library data. Types of data include primary data and secondary data. Based on the results of this study regarding legal protection and the role of social services for children as narcotics users, narcotics abusers, psychotropic substances and addictive substances among children in North Sumatra Province, it is increasing. Regarding this problem, based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. At the regional level and the government of North Sumatra Province has issued Governor Regulation Number 10 of 2019 concerning the Duties, Functions and Work Procedures of the North Sumatra Social Service. Criminalizing children as narcotics users according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Jo Law Number 35 2014 concerning Child Protection, that children are victims so that the verdict must be in the form of rehabilitation of legal protection for children using narcotics, that criminalizing children is not a retribution for what the child has done. Although the child must be responsible for his actions that harm others, it must be emphasized to him that punishment is not a fixed price for the retribution for what the child has done.