Tinjauan Yuridis Atas Kecurangan Yang Dilakukan Jenderal Manajer Resto Ayam Penyet Ria dalam Hal Penyetoran Pajak

Abstract

Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan tenaga dan berusaha. Bedasarkan kasus Putusan nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018 /PN.Mdn yang menjadi objek kajia penulis, kecurangan yang dilakukan oleh Jenderal Menejer Resto Ayam Penyet Ria adalah dengan meminta kepada Unit Petugas Teknik Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah V Medan untuk tidak mendaftarkan resto ayam penyet ria sebagai wajib pajak dalam hal pajak restoran yang kemudian menjadi perbuatan pidana berlanjut dengan menjanjiakan dan memberikan sesuatu, dengan maksud agar penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pajak merupakan iuran untuk negara yang dalam pelaksanaannya bisa dipaksakan, pajak ini berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan pada suatu Negara untuk hal-hal umum yang berkaitan dengan tugas negara sebagai penyelenggara pemerintahan.Adapun permasalahan yang ditemukan adalah bentuk kecurangan yang dilakukan oleh jenderal menejer resto ayam penyet ria sun plaza berdasarkan putusan nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, sanksi terhadapa pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, data yang diperoleh melalui riset kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait yaitu Hakim atau Panitera di Pengadilan Negeri Medan. Bentuk kecurangan yang dilakukan oleh jenderal menejer resto ayam penyet ria adalah permintaan penundaan pendaftaran resto ayam penyet ria san plaza sebagai wajib pajak restoran kepada unit pelaksana taknis (UPT) Wilayah Medan-V Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan. Sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajkan adalah sanksi administrasi berupa denda dan sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, membayar dua kali lipat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pertimbangan hakim dalam memutus kasus putusan nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPiana. Cheating or cheating means that what is desired is not in accordance with their conscience or that person from his heart has intended to cheat with the intention of gaining profit without exerting effort and effort. Based on the case of Decision number 99 / Pid.Sus-TPK / 2018 /PN.Mdn whose object is the author's kajia, the fraud committed by the Jenderal Menejer of the Ayam Penyet Ria Restaurant is by asking the Technical Officer Unit of the Regional Tax and Retribution Management Agency for Region V Medan to does not register the penyet ria chicken restaurant as a taxpayer in the case of restaurant tax which later becomes a criminal act and continues to promise and give something, with the intention that the said state administrator does or does not do something in his position that is contrary to his obligations. Tax is a contribution for the state which in its implementation can be enforced, this tax is useful for the administration of government in a country for jenderal matters related to the duties of the state as an organizer of the government. The problems found were the form of fraud committed by the jenderal menejer of the penyet ria sun plaza restaurant based on decision number 99 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn, sanctions against business actors who do not carry out their obligations as taxpayers as regulated in law -Act number 16 of 2009 concerning jenderal provisions and procedures for taxation and consideration of judges in deciding case number 99 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn. The research method used is juridical normative, the data obtained through library research and interviews with related parties, namely the Judge or Registrar at the Medan District Court. The form of cheating committed by the jenderal menejer of the penyet ria chicken restaurant is a request to postpone the registration of the penyet ria san plaza restaurant as a taxpayer for the restaurant tax implementation unit (UPT) Medan-V Regional Tax and Retribution Management Agency of the Medan City Government. Sanctions for business actors who do not carry out their obligations as taxpayers as regulated in law number 16 of 2009 concerning jenderal provisions and procedures for taxation are administrative sanctions in the form of fines and imprisonment for a minimum of six months and a maximum of six years, paying two times the amount of tax not paid or underpaid, at most four times the amount of tax not paid or underpaid. Judges considerations in deciding case number 99 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn. namely the fulfillment of the elements of Article 5 of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime Jo.Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code.