Filosofi Otonomi Daerah Dikaitkan Dengan UU Nomor 22/1999 Dan No 25/1999

Abstract

Otonomi daerah telah membawa perubahan sikap dan cara pandang pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang semula lebih banyak menggantungkan diri pada pemerintah pusat menjadi lebih mandiri. Meskipun masih terjadi perdebatan antara pemerintah pusat dan daerah, namun UU nomor 22 tahun 1999 dan undang undang nomor 25 tahun 1999 telah cukup tajam memberikan arah pelaksanaan otonomi daerah dengan asas desentralisasi dengan segala implikasinya. Satu tahun pelaksanaan otonomi daerah sejak berlakunya undang undang 22 tahun 1999 dan undang undang 25 tahun 1999 secara efektif, perlu di evaluasi untuk dilakukan penyempurnaan pada bagian tertentu yang masih ada kelemahan. Hal ini sesuai pula dengan amanat ketetapan MPR nomor IV tahun 2000 yang memandang perlu adanya revisi agar dapat memenuhi isi jiwa pasal 18 undang undang tahu n1945