Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Ilegal Logging oleh Polres Tanah Karo (Studi Kasus di Polres Tanah Karo)

Abstract

Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan. Berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang di bahas, yakni:1) Bagaimana pengaturan hukum tentang kehutanan dalam kaitannya dengan ilegal logging? 2) Bagaimana proses penyidikan pada perkara ilegal logging di Satreskrim Polres Tanah Karo? 3)Bagaimana hambatan yang dihadapi Satreskrim Polres Tanah Karo dalam proses penyidikan tindak pidana pada perkara ilegal logging, serta upaya yang dilakukan?. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan illegal logging. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara libraryresearch dan field research. Berdasarkan penelitian hukum dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pengaturan hukum tentang kehutanan dalam kaitannya dengan ilegal logging diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun di dalam konsiderannya, undang-undang ini lahir dikarenakan bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya, 2) Dasar hukum yang dipakai Penyidik di Polres Tanah Karo dalam proses pembuktian perkara ilegal loging adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Proses penyidikan pidana ilegal logging berdasarkan kayu yang dibawa oleh pelaku yang awalnya ditanyakan dokumen dan asal muasal kayu. Namun pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pendukung, 3) Hambatan yang dihadapi oleh Satreskrim Polres Tanah Karo dalam penyidikan tindak pidana illegal logging yakni hambatan internal dan hambatan eksternal yang kurangnya sarana dan prasarana dalam penyidikan tindak pidana illegal logging, seperti kurangnya pendidikan khusus kehutanan bagi penyidik, lokasi terjadinya tindak pidana illegal logging yang sulit dijangkau, serta kurangnya alat untuk menempuh lokasi tindak pidana illegal logging. Forest and forest area protection activities are very important and primary activities because of the fact that forest destruction in Indonesia has entered a very alarming scale, and is therefore very appropriate if the government is very concerned about forest protection. Based on the background of this study, three (3) issues were discussed, namely: 1) What is the legal arrangement regarding forestry in relation to illegal logging? 2) What is the process of investigating the illegal logging case at the Tanah Karo Regional Police Headquarters? 3) What are the obstacles faced by the Tanah Karo District Police Satreskrim in the criminal investigation process in illegal logging cases, as well as the efforts made?. The research method used in this study is to use a normative juridical method that is analytical descriptive by examining all laws and regulations relating to illegal logging. Data collection techniques are done by library research and field research. Based on legal research, it can be concluded as follows: 1) Legal arrangements regarding forestry in relation to illegal logging are regulated in Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. As for the consideration, this law was born because the forest, as a gift and gift from God Almighty mandated to the Indonesian people, is a wealth that is controlled by the state and provides benefits for humanity that must be grateful, managed, and utilized optimally and preserved, 2) The legal basis used by Investigators at Tanah Karo Regional Police in the process of proving illegal logging cases is Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The process of investigating illegal logging is based on timber brought by the offender who was initially asked about the documents and the origin of the wood. But the perpetrator cannot show the supporting documents, 3) Obstacles faced by the Tanah Karo Police Satreskrim in investigating illegal logging criminal acts, namely internal and external obstacles that lack facilities and infrastructure in investigating illegal logging crimes, such as the lack of special forestry education for investigators, locations where illegal logging is difficult reach, as well as the lack of tools to take the location of illegal logging.