Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo

Abstract

Perubahan regulasi terkait dengan organisasi perangkat daerah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan daerah-daerah otonom (kabupaten/kota) untuk meninjau kembali struktur kelembagaan dan organisasi pemerintahannya. Secara prinsip PP tersebut membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap kelembagaan pemerintah, bahkan banyak pihak yang menganggap kehadiran PP tersebut menegaskan upaya untuk melakukan resentralisasi. PP yang merupakan pengganti dari PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ini setidaknya diterbitkan dengan dua semangat, yaitu semangat untuk mengatasi kesimpangsiuran nomenklatur tupoksi dan rentang kendali kelembagaan daerah sebagaimana diatur dalam PP 41 Tahun 2007 dan semangat untuk membatasi jumlah kelembagaan daerah. Hal ini terlihat dari standarisasi yang secara ketat harus diikuti oleh pemerintah daerah-daerah otonom (Anitasari,2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo. Metode yang digunakan adalah deskriftif, pendekatan kualitataif dengan informan penelitian adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo sebagai pelaksana/implementor kebijakan., sedangkan sebagai informan utama adalah Asisten I Adm. Pemerintahan, Asisten II Ekbangsos, Asisten III Adm. Umum, Ka. BKD, dan Kabag Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 di Pemerintah Kabupaten Karo pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo, telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagai suatu proses penyusunan kebijakan publik, yang hasilnya (Output) terbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, salah satu perubahan yang terjadi adalah Kantor Ketahanan Pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan.