Implementasi uran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daera ( Sudi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

In accordance with Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages, National Symbols, and National Anthems and Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, the North Sumatra Provincial Government as an autonomous region has the obligation to prioritize Indonesian Language and Language Protection Regional and Regional Literature. As this was realized with the slogan "Prioritizing Indonesian. Preserving Regional Languages, and Mastering Foreign Languages ". Based on these considerations it is necessary to establish the Regional Regulation of North Sumatra Province on Prioritizing Indonesian Language and Protecting Regional Languages and Regional Literature.In this study there are 2 (two) problems that will be studied, namely: 1 How to Implement Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning Prioritizing Indonesian Language and Protecting Regional Languages and Regional Literature at the DPRD Secretariat of North Sumatra Province, 2. What are the Constraints of Implementing Regional Regulation No.8 2017 concerning the Priority of Indonesian Language and the Protection of Regional Languages and Regional Literature at the DPRD Secretariat of North Sumatra Province.This study aims: 1. To analyze how the implementation of local regulation No. 8 of 2017 concerning the prioritization of Indonesian language and the protection of regional languages and regional literature in the DPRD Province North Sumatra Secretariat, 2. Analyze the constraints of the implementation of regional regulations No. 8 of 2017 on prioritizing Indonesian language and protection Regional Languages and Regional Literature at the North Sumatra Provincial DPRD Secretariat. This study uses descriptive qualitative method and data collection techniques through observation, interviews and documentation with informants 5 {five} people and literature studies.Based on the results of this study, that there are still many employees who use Regional Languages in the North Sumatra Provincial DPRD Secretariat Office, this is due to a lack of awareness in using Indonesian language that is good and correct in public spaces and official forums. Therefore, the need for the North Sumatra Provincial Government to immediately disseminate the Regional Regulation Number 8 of 2017 to all levels of society. With this outreach, the public and especially employees in the Sumatra Provincial Secretariat know about it and communicate more with Indonesian. Regional languages must also be preserved because they are the culture of Indonesia, by using Regional Languages to be used at the right time, place and situation. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah otonom mempunyai kewajiban untuk melakukan Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Derah. Sebagaimana hal tersebut terwujud dengan semboyan ”Utamakan Bahasa Indonesia. Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing”. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.Dalam penelitian ini ada 2 (dua) masalah yang akan dikaji yaitu: 1 Bagaimana Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, 2. Apakah Kendala dari Implementasi Perda No.8 Tahun 2017 Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Derah di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan : 1. Untuk menganalisis Bagaimana Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, 2. Menganalisis Kendala dari Implimentasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan 5 {lima} orang dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa masih banyaknya para pegawai yang menggunakan Bahasa Daerah di lingkungan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dalam menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam ruang publik dan forum resmi. Maka dari itu perlunya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mensosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2017 ini kepada semua lapisan masyarakat. Dengan sosialisasi ini kiranya masyarakat dan khususnya para pegawai di lingkungan Sekretariat Provinsi Sumatera mengetahuinya dan untuk berkomunikasi lebih mengutamakan Bahasa Indonesia. Bahasa Daerah juga harus tetap dilestarikan karena merupakan budaya bangsa Indonesia, dengan menggunakannya Bahasa Daerah digunakan pada waktu, tempat dan situasi yang tepat.