Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13550
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWarjio-
dc.contributor.advisorHarahap, Dumasari-
dc.contributor.authorCan, Zurnilawati Z-
dc.date.accessioned2021-04-28T02:14:01Z-
dc.date.available2021-04-28T02:14:01Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13550-
dc.description64 Halamanen_US
dc.description.abstractFenomena yang terjadi di bagian Humas dan Keprotokolan Kota Tanjungbalai sering terjadi permasalahan yaitu dengan Dinas Kominfo Kota Tanjungbalai saling memperebutkan posisi apabila dalam pelasanaan acara-acara resmi Walikota, khususnya dalam Menyiapkan bahan keperluan yang berkaitan dengan perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara, mengatur ruang dan tata tempat pelaksanaan rapat dinas serta resepsi pimpinan. Menyiapkan bahan koordinasi persiapan dan gladi lapangan acara kenegaraan/acara resmi, namun kriteria diatas yang terjadi adalah pihak Dinas Kominfo yang berperan aktif. Penelitian ini adalah bersifat Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung kepada Pengamatan Manusia dalam kawasan tersendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor : 26 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai jika ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi belum berjalan optimal. Dimana Peraturan Walikota sesuai Nomor : 26 Tahun 2016 khusus Bagian Humas Dan Protokol dan Dinas Kominfo merupakan proses yang begitu kompleks, melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan. Kompleksitas proses tersebut memiliki konsekuensi terjadinya masalah dan distorsi dalam pelaksanaan pengambil alih acara-acara besar Walikota oleh Dinas Kominfo yang seharusnya tugas bidang Humas dan Protokol, seihingga berpotensi tidak sempurna dan bahkan gagal ketika diimplementasikan. Dan faktor-faktor yang dominan mempengaruhi adalah karena adanya hambatan sumber daya tidak memadai, tidak didasarkan pada landasan pemikiran (teoritis), pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada bagian Humas dan Keprotokolan Kota Tanjungbalai bergantung pada pemangku jabatan yang lain, tidak terbangun kesepakatan yang baik, dan kurang komunikasi dan koordinasi.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;171801051-
dc.subjectimpelementasi peraturan walikotaen_US
dc.subjecttugas pokoken_US
dc.subjectfungsien_US
dc.subjectsekretariat daerahen_US
dc.titleImplementasi Peraturan Walikota Nomor : 26 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pada Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balaien_US
dc.title.alternativeImplementation of Mayor Regulation Number: 26 of 2016 concerning Implementation of Main Duties and Functions at the Regional Secretariat of the City of Tanjung Balaien_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
171801051 - Zurnilawati - BAB IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV97.27 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
171801051 - Zurnilawati - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I,II,IIII,Bibliography941.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.