Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa di Kabupaten Karo

Abstract

The Capacity of Village Government Apparatus in Managing Village Budget and Expenditure Budget (APBDes) in 2017 has not run optimally, due to the lack of budget in carrying out activities to increase the village government apparatus in managing APBDes. This is also motivated by the lack of knowledge of HR in managing APBDes accountability reports and the community's lack of concern regarding the APBDes. So that with the existence of the main tasks and functions in accordance with the Regent Regulation No. 39 of 2016, the authors are interested in examining the efforts made to improve the ability of village government officials in the APBDes. With the formulation of the problem: What is the role of the Office of Community and Village Empowerment in increasing the capacity of the Village Government apparatus in managing APBDes in Karo District especially in 2017 and what are the factors that influence it in efforts to increase the capacity of the Village Government apparatus. To find out the role that influences the Office of Community and Village Empowerment in efforts to increase the capacity of the village government apparatus With this research method is qualitative. The results showed that the Office of Community and Village Empowerment has attempted to carry out activities to increase the capacity of the village government apparatus with 3 (three) activities, namely: the implementation of Village government apparatus training in the field of village government management which was attended by 259 people, facilitating and fostering implementation of the Village Law which was attended by 777 people and the implementation of technical guidance activities on the Village financial system which was attended by 259 people in Karo District. This means that the 2017 Karo District Community and Village Empowerment Office is running quite well. The influencing factors are inhibiting and supporting factors. Where the inhibiting factors are lack of human resources, lack of budget and lack of some of the trust of the people of Karo. While the supporting factors are support from the local government, planting awareness of employees as the State Civil Apparatus (ASN) and socio-cultural factors. It is expected that the Karo District Community and Village Empowerment Office should be able to improve its performance in creating more effective and efficient training programs. Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2017 belum berjalan optimal, karena minimnya anggaran dalam melakukan kegiatan peningkatan aparatur pemerintah Desa dalam mengelola APBDes. Hal ini juga dilatar belakangi oleh minimnya pengetahuan SDM dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban APBDes serta kurang pedulinya masyarakat terkait dengan APBDes. Sehingga dengan adanya tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan Peraturan Bupati No 39 Tahun 2016 tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan Desa dalam APBDes. Dengan rumusan masalah : Bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes di Kabupaten Karo khususnya pada tahun 2017 dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa. Untuk mengetahui peranan yang mempengaruhi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa Dengan metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah berupaya melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu : terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintah Desa yang diikuti 259 orang, terlaksananya fasilitasi dan pembinaan implementasi tentang UU Desa yang diikuti oleh 777 orang serta terlaksananya kegiatan bimbingan teknis tentang sistem keuangan Desa yang diikuti oleh 259 orang di Kabupaten Karo. Artinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo tahun 2017 berjalan cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi ialah faktor penghambat dan pendukung. Dimana faktor penghambat adalah Kekurangan SDM, kekurangan anggaran dan kurangnya sebagian kepercayaan dari rakyat Karo. Sedangkan faktor pendukung adalah dukungan dari pihak pemerintah daerah, penanaman kesadaran pegawai selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dan faktor sosial budaya. Diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo harus mampu meningkatkan kinerjanya dalam menciptakan program pelatihan yang lebih efektif dan efisien.