Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B/LH/2018/PN.Lbp)

Abstract

Bahan bakar minyak merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum. Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurungi jumlah subsidinya. Berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang di bahas, yakni:1) Bagaimana aturan hukum tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi? 2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi serta hambatan penegakan hukumnya? 3) Bagaimana kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi?. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Minyak dan Gas Bumi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field research. Berdasarkan penelitian hukum dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pengaturan pertambangan minyak dan gas bumi diatur dalam hukum tertulis yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai pemidanaan dan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, 2) Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi terbagi atas dua yaitu factor internal yang berasal dari individu itu sendiri dan faktor eksternal berpangkal dari lingkungan luar dari diri manusia umumnya dipengaruhi oleh factor ekonomi dan lingkungan. 3) Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi diatur untuk membalas perbuatan pidana yang dilakukan, namun terlebih untuk mengarahkan agar tujuan kegiatan usaha dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dilakukan seoptimal mungkin sehingga mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Fuel oil constituted one of vital elements highly required available to serve public. A highly rate consumption of oil fuel compelled government make issuance for public in order to press down consumption rate as on oil fuel and thence reduce subsidy part available. The research problems are as follows:1) How to apply legal rule in any criminal abuses on oil fuel and natural gas. 2) What is causes factor resulted in criminal act with abuses of oil fuel and natural gas as well as to enforce up, 3) How is to apply law policy on criminal act of abuses to oil fuel and natural gas at present?. The research used juridical normative and descriptive analytic method by analyzing all legal provisions related to the balanced and limited reversal of the oil fuel and natural gas nationally. In collecting the data, this adopted library research and field research. Based on the research problems, it can be concluded that; 1) the regulation on reversal of the fuel and mines and natural gas have been based rule in written law that is applied according to Undang-undang No. 22 of 2001 Regulations regarding conviction and criminal sanction to those actor abuses in oil fuel subsidized and 2) known the cause factor occurrence to abuses the oil fuel and natural gas, existed in two parts they are, internal factor, consisted of individual itself and still external factor, based on external condition of human in general that has been influenced by economy factor and environmental surrounding. 3) Available criminal policy upon criminal act in abuses of oil fuel and natural gas as has been ruled there counter any criminal act that has been done, but it should be firstly leading to purposes as made in mines activity work on oil sector and natural gas, it has been seen available done as optimal as possible in order to implement general policy for all people