Pertanggung Jawaban Dalam Corporate Social Responsibility di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Region I/Sumatera I

Abstract

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) akhir-akhir ini semakin populer dengan semakin meningkatnya praktek tanggung jawab sosial perusahaan, dan diskusi-diskusi global, regional dan nasional tentang CSR. Pelaksanaan pertanggungjawaban CSR ini masih menimbulkan berbagai masalah yaitu berupa penyaluran yang kurang tepat sasaran. Penyaluran hanya untuk meningkatkan image perusahaan bahkan ada beberapa perusahaan sama kali tidak mau menjalankan CSR-nya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum Corporate social Responsibility, bagaimana pelaksanaan Corporate social Responsibility di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1 dan apakah hambatan dan upaya penanggulangan pelaksanaan Corporate social Responsibility di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang mengkaji dokumen untuk memperoleh data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analis yaitu untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, masalah yang ada dalam kaitannya dengan Pertangungjawaban Corporate Social Responsibility di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum Corporate social Responsibility terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usahan Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Pelaksanaan Corporate social Responsibility di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1, sesuai kebijakan Umum PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL), Wira Usaha Mandiri. Program Sarana Ibadah, Program Bina Ilmu, Program Kesehatan, Program Bencana Alam dan lain sebagainya. Hambatan dan upaya penanggulangan pelaksanaan Corporate social Responsibility di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1, yakni: Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan CSR dimana wilayah untuk penyaluran dan pelaksanaan cukup besar, Pandangan negatif dari sebagian masyarakat mengenai kegiatan CSR sebagai bentuk promosi perusahaan. Pemaksaan pelaksanaan kegiatan sosial oleh masyarakat kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Lemahnya penegakan hukum dalam pelakasanaan CSR. Upaya penanggulangan pelaksanaan Corporate social Responsibility di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1 yaitu: Meningkatkan dan menambah anggaran dalam pelaksanaan CSR karena wilayah untuk penyaluran dan pelaksanaan CRS cukup banyak dan luas khususnya di wilayah Sumatera Utara. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan CSR. Meningkatkan dan memperbaharui aturan hukum terkait pelaksanaan program CSR. Meningkatkan penegakan hukum bagi pelangggaran yang terjadi dalam pelakasanaan CSR. the increasing practice of corporate social responsibility, and global, regional and national discussions about CSR. The implementation of CSR accountability still causes various problems, namely in the form of distribution that is not on target. Distribution is only to improve the image of the company and there are even some companies that do not want to run their CSR. The problem in this research is how to regulate Corporate Social Responsibility, how to implement Corporate Social Responsibility at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatra 1 and what are the obstacles and efforts to overcome the implementation of Corporate Social Responsibility at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatra 1. The research method used is normative juridical research, namely library research that examines documents to obtain secondary data. The nature of this research is descriptive analyst, namely to reveal events or facts, circumstances, phenomena, problems that exist in relation to the Responsibility of Corporate Social Responsibility at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatra 1. The results of the conclusions in this study are legal arrangements for Corporate Social Responsibility in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibilities of Limited Liability Companies, Law Number 19 Year 2003 concerning Ownership Companies State, Law Number 25 of 2007 concerning Investment and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Implementation of Corporate Social Responsibility at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatra 1, in accordance with the general policies of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, and applicable laws and regulations. Partnership Program (PK) and Community Development (BL), Mandiri Entrepreneurship. Worship Program, Science Development Program, Health Program, Natural Disaster Program and so on. Obstacles and efforts to overcome the implementation of Corporate Social Responsibility at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatra 1, namely: Lack of budget in implementing CSR where the area for distribution and implementation is quite large, A negative view from some communities regarding CSR activities as a form of corporate promotion. Forcing the implementation of social activities by the community to PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Weak law enforcement in implementing CSR. Efforts to overcome the implementation of Corporate Social Responsibility at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatra 1, namely: Increasing and increasing the budget in implementing CSR because the area for distribution and implementation of CRS is quite large and extensive, especially in the area of North Sumatra. Disseminating information to the public about CSR activities. Improve and renew legal rules related to the implementation of CSR programs. Increase law enforcement for violations that occur in the implementation of CSR