Implementasi Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur

Abstract

Preliminary research by the author concerning the implementation of Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration in the East Aceh Regency Population and Civil Registration Service, among others, the low level of understanding and awareness of the community, the limited professionalism of the apparatus, the lack of role of the Provincial Government in population administration structuring programs , lack of coordination between related parties, incomplete population administration information system program, yet the implementation of the online SIAK network between sub-districts and districts. The formulation of the problem in this study is how the implementation of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration in the East Aceh Regency Population and Civil Registration Service and the factors that influence its implementation. The purpose of this study is to analyze the implementation of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration in the East Aceh Regency Population and Civil Registration Service and analyze the factors that influence it. This study used descriptive qualitative method. In general, the implementation of Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration in the East Aceh District Population and Civil Registration Service has not been implemented properly. Some things that can be suggested include communicating directly and continuously to the community, adding apparatus, completing facilities and making SOPs related to the implementation of the law. Penelitian awal yang penulis lakukan mengenai implementasi Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, antara lain masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat, terbatasnya profesionalisme aparatur, kurangnya peran Pemerintah Propinsi dalam program penataan administrasi kependudukan, kurangnya koordinasi antara pihak terkait, belum sempurnanya program system informasi administrasi kependudukan, belum terlaksananya jaringan SIAK online antara kecamatan dengan kabupaten. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur dan faktor yang mempengaruhi implementasinya. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur dan menganalisis faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Secara umum implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur belum dilaksanakan dengan baik. Beberapa hal yang dapat disarankan antara lain melakukan komunikasi secara langsung dan kontinu kepada masyarakat, menambah aparatur, melengkapi fasilitas dan membuat SOP terkait pelaksanaan undang-undang tersebut.