Pemberantasan dan Penanggulangan Narkotika di Sumatera Utara Oleh Kepolisian Polda Sumut

Abstract

The existence of technology is not always positive valuable, since the advance of technology with crimes done under modus operated going up to high. The abuses of drugs and hedonism hold going up and more and done trans-national. It is highly expected, the authority should capable to remove down and control the crimes, and it should improve morals and quality of human resources as required time to time. This study dealt with at least 3 primary points such as 1) how the regulations should regard eradicating down any narcotics crimes, 2) how to control and prevent the crimes in narcotics about jurisprudence of regional police of Sumatera Utara; 3) recognize any barriers and to take solutions while eradicating and how to control down the abuses of narcotics regionally. This study is a description research, adopting a combination between juridical normative research and juridical empirical method comprising of non doctrinal, there it interpreted all the regulations related with the matters how to eradicate and control narcotics. In collecting the data, this research is done in library research and field research. In correlating with the main case, it can be concluded that legal arrangements upon eradication crimes down to any abuses of narcotics as ruled in Pasal 116 Undangundang No. 35 of 2009 Regulations regarding narcotics; still how to control it down by local Police of Polda as actively either openly and closely, and bind a cooperation with other institutes and public mainly to cut down the chains distributed narcotics off in Sumatera Utara province. In this case, it is known there at least 2 steps how to control and remove it down crimes of narcotics namely in ways of non-penal and penal. Polda Sumut – local police is led to maximize non-penal efforts namely how to prevent it down; still to know the obstacles experienced either internally and externally has been resolved there it also with to improve the human resources up in order to lead them able to use the tools available optimally as required in searching maximally in order to improve the human resources. In the conclusion indicated that 1) institutional performance particularly in Directorate of Narcotics is highly required improvement to show a better result; 2) to add the equipment in order to support every method as done to expose out and also have certain steps to eradicate it down; 3) how to improve with counseling under socialization to public regarding any negative impact of using abuses of narcotics and guide the public to share information whenever found narcotics abuses by whoever surroundings. Kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, dengan kemajuan teknologi membuat kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Penggunaan obat-obat terlarang dan sikap hedonisme yang semakin menjamur dan telah bersifat transnasional. Penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang dibahas, yakni: 1) Bagaimana aturan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana Narkotika; 2) Bagaimana upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara; 3) Apa hambatan dan solusi dalam penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian yuridis normatif atau doktrinal dan yuridis empiris atau non doktrinal dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan pemberantasan dan penanggulangan narkotika dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara library research dan field research. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan: Pengaturan hukum tentang pemberantasan Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 116 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Upaya penanggulangan dan pemberantasan Polda Sumut yang secara aktif baik terbuka maupun tertutup melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya dan masyarakat dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di Sumatera Utara dalam hal ini mempunyai 2 (dua) langkah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika yaitu dengan upaya non-penal dan upaya penal. Polda Sumut lebih memaksimalkan pada upaya non-penal yaitu tindakan preemtif dan preventif (pencegahan); hambatan-hambatan yang dialami baik itu dari internal dan eksternal telah diatasi dengan melakukan upaya memaksimalkan sumber daya manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimaldalam rangka peningkatan sumber daya manusia penyidik, Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disarankan: 1) kinerja Polri khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut perlu ditingkatkan dengan peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung upaya penanganan pemberantasan tindak pidana narkotika agar lebih baik; 2) menambah perlengkapan dalam mendukung teknik-teknik yang dilakukan dalam upaya mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika; 3) Meningkatkan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif penggunaan narkotika agar masyarakat juga ikut membantu memberikan informasi apabila ada tindak pidana narkotika.