Implementasi Instruksi Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

Paradigma perencanaan pembangunan yang lcbih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, danjuga antar instansi dan fungsi pemerintahan, rnerupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintatr di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, penerapan penganggaran segara terpadu, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja.. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana implementasi Instruksi Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaraq pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti menyajikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan w4wancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Instuksi Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan variabel yang ditetapkan, termasuk dalam kategori baik dalam arti bahwa implementasi kebijakan tersebut telah berjalan efektif atau berhasil sebagaimana diharapkan. Namun apabila dilihat dari masing-masing variabel, menunjukkan adanya perbedaan hasil dimana variabel sumbersumber menunjukkan kategori sedang, sedangkan ketiga indikator lainnya (komunikasi, kecenderungan dan struktur birokrasi) termasuk dalam kategori baik. Instruksi Menteri Agama RI Nomor I Tahun 2017 Tentang Peningkatan Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19 (1) pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. A more harmonious and harmonious development planning paradigm, both between the center and the regions, regions and regions, as well as between government agencies and functions, is the main foundation of the issuance of Law No. 25 of 2004 conierning the National Development Planning System (SPPN) as a reference and handle foi tfre govemment at the central and regional levels in the framework of implementing development that is more integrated, synchronous and synergistic both between regions, between spaces, between times, and between govefirment functions. Law Number 17 of 2003 conciming State Finance contains various fundamental changes in the budgeting approach. Thesi fundamental changes include aspects of the ap'plication of the budgeting approach with a medium-term perspective, the application of integrated budgeting, and the impiementation of budgeting based on perfoflnance. This study aims to analyze how the implementation of the lndonesian Minister of Religion's Instruction Number I of 2017 conceming Improving Planning and Budgeting Coordination, at the Regional Offrce of the Ministry of Religion of North Sumatra Province. This type of used in this study uses a qualitative approach in which the researcher presents the result of the study in accordance with the problem under study. Data collection techniques are done by interview- The results of this study indicate that the Implementation of the Minister of Religion's Instruction Number I of 2017 concerning Increasing Planning and Budgeting Coordination at the Regional Offrces of the Ministry of Religion of North Sumatra Provinci is in accordance with established criteria, then included in the good category in the sense that the implementation of the policy has been effective or successful as expected. However, when viewed from each indicator, it shows that there are differences in the average score numbers where the variables of the sources show moderate categories, while the other three variables (communication, trends and bureaucratic structures) are included in the good category. Indonesian Ministry of Religion Inskuction Number I of 2017 concerning Improvement of Planning and Budgeting Coordination in accordance with the provisions Law Number 17 of 2003 conceming State Finance Article 19 (1) and Q) namely, approaches based on work performance to be achieved, and Government Regulations Republic of Indonesia Number 90 of 2010 concerning Preparation of State Minisfy / Institution Work Plans and Budgets.