Penerapan Sanlisi Didana Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian (Studi putusan No. 34/pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Abstract

Masalah keimigrasian merupakan salah satu Immigration issues are one of the global problems that can bring negative impacts, both nationally and internationally. For the culprit, the journey between illegal countries is a way out of the problems they have experienced, but for the country that is visited will cause a problem, because it involves shelters, employment opportunities, material needs, and others. The problem in this study is 1. how the legal arrangements of foreign citizens who commit immigration violations in Indonesia, 2. how the factors that cause immigration violations committed by foreign citizens in decision and law enforcment and 3. what is the criminal law policy against foreign nationals who commit immigration violations Decision No. 34 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn. The research method used is legal research, namely research carried out by examining library materials, using the approach to law and cases. And field research was carried out at the Medan District Court by taking cases related to immigration violations, namely Decision No. 34 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn. The results of the study, namely the legal arrangements of foreign nationals who commit immigration violations in Indonesia are regulated in Law No. 6 of 2011 is regulated in CHAPTER XI Article 113-136, namely 23 Articles grouped in: Criminal offenses set forth in Articles 116, 117, 120 b, 133 e, and; Crime crime (misdrijf), in Articles 113-136 reduced by article point above Government Regulation No. 38 of 2005 concerning the second amendment to Government Regulation No. 32 of 1994 concerning Visas, Entry Permits and Immigration Permits. Government Regulation No. 31 of 2013 concerning the Implementation Regulation of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. Factors causing immigration violations committed by foreigners in decision No. 34 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn is the Defendant entering the Territory of Indonesia not having a valid and valid Travel Document to meet his family in Indonesia and enter the territory of Indonesia not through the Immigration Checkpoint. Law enforcement efforts carried out against immigration violations carried out by foreign citizens with the supervision and examination of foreign nationals who wish to enter Indonesia. Criminal law policy against foreign nationals who commit immigration violations is by reasoning and nonreasoning with immigration actions in the form of administration consisting of inclusion in the list of prevention or deterrence, restrictions, the imposition of a burden and / or, Deportation in the territory of Indonesia as well as immigration actions in the form of immigration crime by legislation / litigation or court proceedings on Decision No. 34 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mdn by punishing immigration violators in accordance with laws and regulations, namely imprisonment for 8 (eight) months and a fine of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah)

masalah global yang dapat membawa dampak negatif, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Bagi pelakunya, perjalanan antar negara ilegal merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya, namun bagi kawasan negara yang didatangi akan menimbulkan suatu masalah, karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia, 2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dan upaya penanggulangannya dan 3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian pada Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan kasus. Dan penelitian lapangan dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus terkait pelanggaran keimigrasian yaitu Putusan No. 34/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 diatur dalam BAB XI Pasal 113-136 yaitu 23 Pasal yang dikelompokan pada: Tindak pidana pelanggaran yang diatur di dalam Pasal 116, 117, 120 b, 133 e, dan; Tindak pidana kejahatan (misdrijf), dalam Pasal 113-136 dikurang pasal point di atas Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing pada putusan No. 34/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn adalah Terdakwa masuk Wilayah Indonesia tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku untuk menemui keluarganya di Indonesia dan masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan terhadap Warga Negara Asing yang ingin masuk ke Indonesia. Kebijakan hukum pidana terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian adalah dengan upaya penal yaitu Tindakan keimigrasian dalam bentuk tindak pidana keimigrasian scara legislasi/litigasi atau proses pengadilan pada Putusan No. 34/Pid.Sus/2017/PN.Mdn dengan menghukum pelaku pelanggaran keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)