Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Abstract

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak citra kesatuan. Oleh karena itu, kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara efektif dan efesien. Pengadilan Militer I-02 Medan yang memeriksa dan mengadili tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI baik sebagai pengedar maupun penyalahguna narkotika, sebagaimana yang diputus dalam Pengadilan Militer I-02 Medan No. 108-K/PM I-02/AD/VII/2017 tanggal 27 Nopember 2017. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, Apa faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana Narkotika di Pengadilan Militer I – 02 Medan?, kedua Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penyalahguna narkotika di Pengadilan Militer I – 02 Medan? Ketiga Apakah pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang dipergunakan library Research terhadap permasalahan. Data yang digunakan adalah bahan hukum sekunder terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Adapun hasil penelitian ini, pertama adalah bahwa Faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana Narkotika di Pengadilan Militer I – 02 Medan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor keluarga, lingkungan, ekonomi, mental dari anggota TNI, Lemahnya pengawasan pimpinan TNI. Kedua Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Militer I – 02 Medan sesuai Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 108-K/PM I-02/AD/VII/2017, Majelis Hakim telah melaksanakan amanah UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 26 KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) jo. ayat (3) jo. ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan dalam perkara Narkotika dikalangan TNI. Ketiga Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Militer I-02 Medan oleh anggota TNI yang menjadi Terdakwa didalam Pengadilan Militer merupakan sebuah tanggungjawab hukum yang melekat dalam diri Terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan asas persamaan didepan hukum (Equality before the law), Undang-Undang Militer serta Undang-Undang Narkotika. Narcotics distribution and abuse problems in the military must be taken seriously, because this can cause damage to the morale of military personnel and damage the image of the unity. Therefore, awareness of narcotics circulation must be improved, so that countermeasures against narcotics abuse can be carried out effectively and efficiently. Medan I-02 Military Court, which examined and prosecuted narcotics crimes committed by members of the TNI, both as dealers and drug abusers, as decided in the Military Court I- 02 Medan No. 108-K / PM I-02 / AD / VII / 2017 dated November 27, 2017. The problems in this study can be formulated as follows: First, What are the factors that cause TNI members to commit crimes of Narcotics in Military Courts I - 02 Medan? Third Is accountability for Narcotics abuse at Medan Military Court I-02 in accordance with the prevailing laws and regulations?. As for the results of this study, the first is that the factors that caused TNI members to commit crimes of narcotics in the Military Court I - 02 Medan were caused by several factors including family, environmental, economic, mental factors of TNI members, the weak supervision of the TNI leadership. Second Judge's consideration in imposing a criminal case against perpetrators of narcotics abuse at Medan Military Court I - 02 in accordance with Military Court Decision I-02 Medan No. 108-K / PM I-02 / AD / VII / 2017, the Panel of Judges has carried out the mandate of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics namely Article 127 paragraph (1) letter a jo. Article 26 KUHPM jo. Article 190 paragraph (1) jo. paragraph (3) jo. paragraph (4) Law No. 31 of 1997 concerning Military Justice and other provisions of the relevant laws and regulations in Narcotics cases among the TNI. Third The criminal responsibility for perpetrators of Narcotics abuse at the Medan Military Court I-02 by TNI members who became Defendants in the Military Court is a legal responsibility inherent in the Defendant. This is in accordance with the principle of equality before the law (Equality before the law), Military Law and Narcotics Law.