Efektivitas Peran Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil

Abstract

Secara Yuridis-normatif eksistensi Mukim dengan simbol-simbol politik kedaulatan melekat pada Mukim diakui secara de jure, dengan kata lain keberadaan Imeum Mukim mendapat pengakuan dan pengukuhannya dalam hukum positif, akan tetapi pengakuan ini ternyata tidak sejalan dan selaras secara de facto. Pada dasarnya, keterlibatan Mukim dalam perencanaan strategi pemerintahan gampong dan penyelenggaraan pemerintahan gampong di Aceh berperan lebih besar dari pada hanya di akui sebagai unit pemerintahan yang berfungsi menjadi pemangku adat-istiadat semata. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peran mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, bagaimana strategi penguatan terhadap keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas peran dari Mukim terhadap sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Untuk mengkaji strategi penguatan keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan mengenai efektivitas peran mukim di sistem pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Ada dua yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat efektivitas peranan dari mukim di sistem Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dan Strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Responden untuk melihat efektivitas peranan Mukim terhadap sistem Pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 33 Orang, terdiri dari 11 orang Camat, 20 Mukim, 1 Orang tokoh adat dan 1 orang Ulama. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa untuk efektivitas peran Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil adalah kurang efektif. Strategi yang dapat dilakukan dalam penguatan keberadaan mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil salah satunya memberdayakan lembaga Mukim melalui kemitraan dengan SKPK teknis terkait. Adapun Saran dari peneliti adalah kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Kabupaten Aceh Singkil untuk memberikan anggaran yang cukup dalam operasional Mukim dan memperkuat struktur dari Mukim serta melaksanakan bimtek untuk memperkuat pengetahuan aparatur pemerintah Mukim dan lembaga Mukim. Normative-Juridical basis of existence of mukim with political symbols of sovereignty inherent in Mukim recognized de jure, in other words the existence of the Mukim acclaim and inaugural address in positive law, but this recognition turns out to inconsistent and aligned the de facto. Basically, the involvement of Residents in the planning and conducting of gampong Government strategy the Government of Aceh gampong role greater than only in admit as a functioning governmental units lebh likely only be recognized as functioning governmental units became regent of mere customs. Problems in the study is how the effectiveness of the role of mukim in the system of Government in Aceh Singkil Regency of Aceh province, how the strategy of strengthening against the existence of Mukim in the system of Government in Aceh Singkil Regency. The purpose of this research is to know the effectiveness of the role of the system of Government in Mukim against Aceh Singkil Regency of Aceh province, to review the strategy of strengthening the presence of Mukim in the system of Government in Aceh Singkil Regency. This research is descriptive research, namely to describe about the effectiveness of the role of the system of Government in the mukim of Aceh Singkil Regency. There are two problems in this research is to look at the effectiveness of the role of the system of Government in the mukim of Aceh Singkil Regency and the strategy of Strengthening the presence of Mukim in the system of Government in Aceh Singkil Regency. Respondents to see the effectiveness of the role of the Government of Aceh Residents in Aceh Singkil Regency of as many as 33 people, consisting of 11 people, 20 head of Mukim, 1 custom figures and 1 person Scholars. Of research results can be explained that for the effectiveness of the role of Mukim in the system of Government in Aceh Singkil Regency is less effective. Strategies that can be made in strengthening the presence of mukim in the system of Government in Aceh Singkil Regency is one of empowering institutions Mukim through partnerships with related technical SKPK. As for the Suggestion of the researcher is to the County Government's budget Team (TAPK) districts of Aceh Singkil Regency to provide sufficient budget operations and strengthen the structure of the Mukim Mukim and implement bimtek to strengthen the knowledge the Government's apparatus and Mukim.