Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kaitannya dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Medan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB P2 dan Kaitannya Dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Binjai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala BPKPAD Kota Binjai, Kasubbid pada Bidang PBB dan BPHTB sebagai Koordinator, Camat, Lurah, dan warga sebagai informan tambahan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota tentang intensifikasi pengelolaan PBB-P2 di Kota Binjai yaitu faktor komunikasi dan pemanfaatan sumberdaya. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain yaitu minimnya sosialisasi kepada masyarakat, dan penentuan target penerimaan PBB P2 tidak melalui penghitungan secara studi akademis melainkan hanya memperkirakan dari ketetapan jumlah PBB se Kota Binjai ditambah besaran piutang. Upaya-upaya intensifikasi dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan PBB P2 di Kota Binjai, upaya preventif dalam pendekatan kepada masyarakat dan wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran taat pajak, meningkatkan kompetensi para aparatur pengelola PBB P2, melakukan program pemutihan denda PBB P2, penyediaan loket pembayaran tunggakan PBB P2 di Kantor BPKPAD Kota Binjai, melakukan kegiatan pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT), melakukan operasi sisir secara rutin, pemanfaatan aplikasi berbasis web, media massa dan elektronik. This study aims to analyze the Implementation of Mayor Binjai Regulation Number 47 of 2017 concerning the System and Procedure of PBB P2 Collection and its Relation to the Intensification of PBB P2 in the City of Binjai. This research is a qualitative descriptive study. Key informants in this study were the Head of BPKPAD in Binjai City, Head of Sub-Division at the PBB and BPHTB Division as Coordinator, Sub-District Head, Village Head, and residents as additional informants. The results of the study concluded that the factors that influence the implementation of the Mayor's Regulation on intensification of PBB-P2 management in Binjai City are factors of communication and resource use. Constraints faced include the lack of socialization to the community, and the determination of the target of PBB P2 acceptance not through the calculation of academic studies but only estimating from the determination of the number of PBB in the City of Binjai plus the amount of accounts receivable. Intensification efforts are carried out through communication and coordination with all stakeholders related to the management of PBB P2 in Binjai City, preventive efforts in approaches to the community and taxpayers to increase tax compliance awareness, improve the competency of PBB P2 management apparatus, conduct PBB P2 fines whitening programs, providing PBB P2 arrears payment counter at the BPKPAD Office in Binjai City, carrying out updating of the Land Value Zone (ZNT), conducting routine comb operations, utilizing web-based applications, mass media and electronics.