Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CaIon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Peningkatan Kinerja dan Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Kedisiplinan PNS merupakan suatu kemutlakan, terlebih lagi PNS yang bertugas di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan yang terjadi masih tingginya pelanggaran disiplin, tingkat penyalahgunaan kewenangan dan masih rendahnya kinerja pegawai. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2) faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mewujudkan peningkatan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan tujuan penelitian: 1) untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2) untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mewujudkan peningkatan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pergubsu No. 18 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya berhasil diterapkan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Implementasi telah berhasil diterapkan dari segi komunikasi dan struktur birokrasi, tetapi belum berhasil diterapkan dari segi sumberdaya dan disposisi. Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan peningkatan kinerja dan disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah pejabat penilai (atasan) tidak mampu mengendalikan pandangan hubungan pribadi dalam melakukan penilaian hasil kerja bawahan, pembayaran TTP sering tidak dapat dilakukan secara tepat waktu karena dana belum tersedia, pemberian sanksi disiplin masih tergolong tidak tegas, dan pegawai sering membuat laporan secara berlebihan. Disarankan atasan sebagai pejabat penilai perlu menghilangkan pengaruh unsur kedekatan dalam membuat penilaian terhadap kinerja bawahan, serta bersikap tegas dalam memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggan peraturan disiplin. Pemda Provinsi Sumut perlu mengupayakan agar dana yang dibutuhkan dapat tersedia sehingga pembayaran TTP dapat dilakukan secara tepat waktu tanpa mengalami keterlambatan. Disamping itu, pegawai juga perlu membuat laporan yang lebih menggambarkan kondisi pekerjaan yang benar-benar telah dilakukan pada setiap harinya. The discipline of civil servants is an absolute, moreover civil servants serving in the environment of the DPRD Secretariat of North Sumatra Province. Problems that still occur are high discipline violations, the level of abuse of authority and the low performance of employees. The formulation of the problem in this study are: 1) how is the implementation of North Sumatra Governor Regulation Number 18 Year 2018 concerning Additional Income Allowances for Civil Servants and Prospective Civil Servants in the North Sumatra Provincial Government, 2) what factors are obstacles in realizing improved performance and discipline of Civil Servants in the North Sumatra Provincial DPRD Secretariat, with the aim of research: 1) to find out and analyze the implementation of North Sumatra Governor Regulation Number 18 Year 2018 regarding Income Allowances for Civil Servants and Prospective Civil Servants in the Government of North Sumatra Province , 2) to find out what factors are obstacles in realizing improved performance and discipline of Civil Servants in the North Sumatra Provincial DPRD Secretariat. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative descriptive. From the results of this study indicate that the implementation of Governor Regulation No. 18 of 2018 concerning Income Allowance for Civil Servants and Prospective Civil Servants has not been fully successful in the North Sumatra Provincial DPRD Secretariat. Implementation has been successfully implemented in terms of communication and bureaucratic structure, but has not been successfully implemented in terms of resources and dispositions. Constraints faced in realizing improved performance and discipline of civil servants within the North Sumatra Provincial DPRD Secretariat are appraisal officials (superiors) unable to control the views of personal relations in evaluating subordinates' work, TTP payments often cannot be done in a timely manner because funds are not yet available, disciplinary sanctions are still relatively indecisive, and employees often report excessively. It is recommended that supervisors as appraisal officials need to eliminate the influence of the element of closeness in making judgments on the performance of subordinates, and be assertive in giving sanctions to employees who subscribe to disciplinary regulations. The North Sumatra Provincial Government needs to strive so that the funds needed can be available so that the payment of TTP can be done in a timely manner without experiencing delays. In addition, employees also need to make a report that better describes the conditions of the work that has actually been done on a daily basis.