Analisis Yuridis Peran Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal Terhadap Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen di Kota Medan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal terhadap tertib niaga dan perlindungan konsumen di Kota Medan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu pertama bagaimana kewenangan daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam bidang metrologi legal? Kedua bagaimana pelaksanaan kewenangan daerah Kota Medan (Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal) dalam bidang metrologi legal? Sedangkan yang ketiga bagaimana pelaksanaan kewenangan daerah Kota Medan (Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal) sebagai suatu instrumen tertib niaga dan perlindungan konsumen ? Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Alat pengumpul data berupa studi dokumen, wawancara, kuisioner, serta observasi di lapangan yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada Dinas Perdagangan Kota Medan, 3 (tiga) pasar tradisional dan 14 (empat belas) SPBU di Kota Medan. Penelitian ini sampai pada temuan, yaitu bahwa pelaksanaan kewenangan kabupaten/kota dalam bidang metrologi legal lebih berorientasi mengejar PAD dibandingkan dengan upaya melayani dan melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen, kemudian untuk Kota Medan pelaksanaan kewenangan dalam bidang metrologi legal belum menggunakan sistem pelayanan berbasis online serta penyelenggaraannya sebagai suatu instrumen tertib niaga dan perlindungan konsumen belum maksimal terhambat sistem hukum yang berjalan. Disarankan agar pelaksanaan kewenangan metrologi legal lebih memprioritaskan pelayanan ke masyarakat sesuai tujuan hakiki dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam melaksanakan kewenangannya Bidang Metrologi Kota Medan perlu menerapkan pelayanan berbasis online serta meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen. This study aims to analyze the role of the Department of Trade in the Field of Legal Metrology on orderliness and consumer protection in the city of Medan. Based on this, this research was conducted to answer three questions, firstly how is the authority of the regency / city in Indonesia in the field of legal metrology? Second, how is the implementation of the regional authority of the City of Medan (Department of Trade in Legal Metrology) in the field of legal metrology? Whereas the third is the implementation of regional authority in the City of Medan (Department of Trade in the Field of Legal Metrology) as an instrument of orderly trade and consumer protection? The method used in writing this thesis is normative juridical research supported by empirical data. Data collection tools such as document studies, interviews, questionnaires, and observations in the field were analyzed using a qualitative approach. The study was conducted at the Medan City Trade Office, 3 (three) traditional markets and 14 (fourteen) gas stations in Medan. This research came to the findings, namely that the implementation of district / city authority in the field of legal metrology is more oriented towards pursuing PAD compared to efforts to serve and protect the rights of the community as consumers, then for Medan City the exercise of authority in the field of legal metrology has not used an online-based service system and its implementation as an instrument of orderly trade and consumer protection has not been maximally hampered by the ongoing legal system. It is recommended that the exercise of legal metrological authority prioritize services to the community in accordance with the intrinsic objectives of the implementation of regional autonomy. In carrying out its authority the Medan City Metrology Division needs to implement online-based services and increase the role of coaching and supervision to the community both as business people and as consumers