Kajian Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Milik Perorangan yang Berasal dari Tanah Negara

Abstract

Land issues, especially regarding land rights often give rise to disputes. As a study, the discussion this time is about resolving disputes over land rights that were previously controlled by the state and have been transferred to the community. As the problem in the research are: how is the procedure for the application of individual property rights to state land, how the causes of disputes over ownership of land owned by individuals originating from state land and how to resolve land ownership disputes belonging to individuals originating from state land. This research is normative juridical, meaning that a study that describes, examines, explains and analyzes the law based on the main legal material by examining theories, concepts, principles of law and legislation related to this research, in terms of this settlement of land rights disputes which were formerly controlled by the state which had been transferred to the community by means of litigation.

Permasalahan tanah khususnya tentang hak atas tanah seringkali melahirkan sengketa. Sebagai telaah maka pembanasan kali ini tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dahulu dikuasai oleh negara dan telah beralih kepada masyarakat. Sebagai permasalahan dalam penelitian adalah: bagaimana prosedur permohonan hak milik perorangan terhadap tanah negara, bagaimana faktor penyebab terjadinya sengketa kepemilikan tanah milik perorangan yang berasal dati tanah negara dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa kepemilikan tanah milik perorangan yang berasal dati tanah negara. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep , asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam hal ini penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dahulu dikuasasi oleh negara yang telah beralih kepada masyarakat dengan cara litigasi