Analisis Pola Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Cabang Rumah Tahanan Negara di Pancurbatu

Abstract

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila. Untuk melaksanakan sistem Pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidana nya. Untuk itu permasalahan yang ada di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu adalah Bagaimanakah Pola Pembinaan yang dilakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu terhadap Narapidana dan Tahanan, (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu, (3) serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu dalam mengatasi hambatan yang terjadi menuju Sistem Pemasyarakatan yang lebih baik. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada. Dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisa terhadap masalah pola Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu yang ditinjau dari Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan-peraturan yang lain yang berhubungan dengan Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hanya saja pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan karena beberapa hal yaitu: Kualitas Sumber Daya Manusia, Kurangnya Kerjasama dengan pihak-pihak ketiga serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Untuk itu disarankan kepada Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para petugas/pegawai di Cabang Rumah Tahanan Negara Pancurbatu tersebut dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan serta melaksanakan Pembinaan secara optimal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan diharapkan kepada pihak pusat untuk membentuk peraturan-peraturan yang khusus dalam mengatur pembinaan Narapidana agar tepat sasaran. Rehabilitation system in spite of intending to return the prisoners to be better ones also aimed at protecting the people from any possible criminal recurrence by the prisonners. It is an implementation and integral part of values contained in Ideology of Pancasila and the Constitution 1945. In order to implement the rehabilitation system, participation and impolvement of community is also required either by a cooperation in rehabilitation or acceptance of the prisoners who have underwent their punishment. For that purposes, the problems prsented in the present study included : (1) How did the patterns of rehabilitation implemented by the Pancurbatu Rehabilitation Institution for the prisoners, (2) What factors constraining in implementing the Pancurbatu Rehabilitation Institution in the Pancurbatu Rehabilitation Institution (3) What efforts made by the Pancurbatu Rehabilitation Institution in dealing with the constraints for implementation of better Rehabilitation. The present study is a descriptive alanysis describing all the phenomena and facts and the problem at hand. Viewed in terms of the approach, the study terms of the approaches, the study stems from the problems based on the actual fact. The study used a normative juridical approach by makin an assesment and analysis of the problems pacibg of the rehabilitation of the prisoners in the Pancurbatu Rehabilitation Institution viewed in terms of laws No. 12 of 1995 regarding Rehabilitation and the other Rules related to Prisoners and Rehabilitation Institution. The result of study showed that the rehabilitation in the Pancurbatu Rehabilitation Institution has been adjusted to the Ministerial Decree of Justice of Indonesi No. M.01-PK.04/10 Of 1990 regarding the rehabilitation patterns of prisoners and the laws No.12 of 1995 regarding Rehabilitation. In fact, however the implementation was still not optimally conducted due to some factors; inadequate quality of human resources, the lack of cooperation with otehr third parties abd inadequate facilities and equipment. For that reason, it is suggested that the Pancurbatu Rehabilitation Institution may improve the human resources of the officials by involving them in various types of training and education and implement the rehabilitation optimally in compliance with the prevalling rules in the Directorate Geberal Of Rehabilitation and it is expected that the central departmenet to enact special rules to govern the rehabilitation of the arrest and prisoners as targetted.