Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup

Abstract

The development of an environmental crime mode that can endanger and damage the environment when it is challenging for the government to create a healthy and clean environment. The still weak enforcement of environmental criminal law for perpetrators of environmental pollution and destruction in Indonesia is because the Government has not had a grand design for synchronizing regulations related to the environment in Indonesia. This study aims to determine the rule of criminal law to perpetrators of environmental pollution, to find out the application of environmental criminal law in North Sumatra Province and to find out the constraints of the application of criminal law in cases of pollution and environmental destruction in case Number 3093 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mdn. The research method used is a normative legal research method that uses a literature approach. Data source data used are secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study show first, that the criminal law rules to environmental pollution perpetrators in Law Number 32 Year 2009 are regulated in Articles 97 through 120 of Law No. 32 of 2009. Second, that the application of criminal law in the field of environment in North Sumatra Province has not been implemented optimally and optimally, because the environmental criminal law is still as an ultimum remedium in law enforcement cases of environmental pollution. Third, that the Obstacles to the Implementation of Criminal Law in case Number 3093 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mdn because the Judge is weak in the application of crime for the perpetrators of pollution in cases of pollution and environmental damage.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Berkembangannya modus kejahatan lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup saat adalah tantang bagi pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Masih lemahnya penegakan hukum pidana lingkungan hidup kepada pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia dkarenakan Pemerintah belum memilki grand desain terhadap sinkronisasi peraturan terkait dengan lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum pidana kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup, Untuk mengetahui penerapan hukum pidana lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara dan Untuk mengetahui kendala-kendala penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada perkara Nomor 3093/Pid.Sus/2014/PN.Mdn. Metode peneitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan. Sumber data data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa aturan hukum pidana kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU No. 32 tahun 2009. Kedua, bahwa Penerapan hukum pidana bidang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara belum terlaksana secara maksimal dan optimal, dikarenakan hukum pidana lingkungan masih sebagai ultimum remedium dalam penegakan hukum kasus pencemaran lingkungan hidup. Ketiga, bahwa Kendala-Kendala Penerapan Hukum Pidana Pada perkara Nomor 3093/Pid.Sus/2014/PN.Mdn karena Hakim lemah dalam penerapan pidana bagi pelaku pencemaran dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.