Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 42/Pid.Sus. TPK/2017/PN-Mdn)

Abstract

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang telah tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban manusia, hal inilah yang membuat Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana selalu mendapatkan perhatian dan menjadi sorotan oleh publik, baik di Indonesia maupun di negaranegara lainnya. Masalah dalam penelitian ini mencakup : bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi di Indonesia, bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus.TPK/2017/PN-Mdn? dan bagaimana kendala yuridis penerapan sangsi pidana dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini menggunakan yuridis normative (legal research). Hasil penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi di Indonesia mulai pada masa Orde Lama dan selanjutnya terus mengalami perubahan sampai sekarang ini dengan terbitnya Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN-Mdn, belum sesuai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan karena hakim memutuskan bahwa dakwaan Primair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti khususnya terhadap salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kendala yuridis penerapan sangsi pidana dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan adalah saksi yang jaraknya jauh, saksi yang tidak hadir di persidangan, penasehat hukum terdakwa yang berupaya memperlambat proses persidangan dan terdakwa mengalami sakit. Pemerintah diharapkan Segera melakukan revisi Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Adanya proaktif dari masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat Negara; Konsistensi dari lembaga penegak hukum dan juga para aparatur negara dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan tata pelayanan pemerintahan. Corruption is an extraordinary crime which has grown along with the development of human civilization, it is this which makes Corruption is a criminal offense always get the attention and the spotlight by the public, both in Indonesia and in other countries. The problem in this research include : how the rule of law on corruption in Indonesia, how analytical consideration of the judge against corruption in Decision No. 42 / Pid.Sus.TPK/ 2017 / PN-Mdn, and how the constraints of juridical application of penal sanctions in corruption in the Medan District Court. This study uses normative juridical. Results of the study is to determine how the rule of law on corruption in Indonesia, where regulation begins at the Old Order and subsequently continues to change until now with the publication is the research object of study is the regulatory documents per-shrimp-law and library materials. Results of the study is to determine how the rule of law on corruption in Indonesia, where regulation begins at the Old Order and subsequently continues to change until now with the publication is the research object of study is the regulatory documents per-shrimp-law and library materials. Results of the study is to determine how the rule of law on corruption in Indonesia, where regulation begins at the Old Order and subsequently continues to change until now with the publicationAct No. 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 of 1999 on Corruption Eradication, Consideration Judge against corruption in Decision No. 42 / Pid.Sus.TPK / 2017 / PN-Mdn, not yet in accordance with the legal objectives of legal certainty, justice and benefit because the judge ruled that the Primair indictment filed by the Public Prosecutor was not proven in particular against any of the elements contained in Article 12 letter e Law Number 20 Year 2001 regarding Amendment to Law Number 31 Year 1999. The juridical obstacle of the application of criminal sanction in corruption crime in the Medan District Court is far-reaching acts, witnesses who are not present at the hearing, legal counsel of taudds who seek to slow the trial process and the defendant suffers illness. The government is expected soon to revise the law governing the Corruption in Indonesia; The existence of a community proactive in overseeing state officials; Consistency of law enforcement agencies and the state apparatus in dealing with corruption occurring in the implementation of government service.