Implementasi Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo

Abstract

Pembahasan tesis ini untuk mengetahui tentang implementasi Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dan untuk menganalisis kendala dan upaya penanggulangan pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas PMPPTSP Kabupaten Karo. Berdasarkan tujuan di atas maka dilakukan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara terstruktur dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat komparatif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Implementasi Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas BMPPTSP Kabupaten Karo berdasarkan model kebijakan dari George C Edwards III menyangkut Strategi Penerapan Implementasi dalam upaya meningkatkan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, diperoleh hasil bawa perlunya sosialisasi terkait masalah perizinan di BMPPTSP Kabupaten Karo kepada masyarakat dan stakeholder secara terus-menerus sehingga diharapkan masyarakat khususnya pelaku usaha mengetahui prosedur pengajuan pelayanan perizinan yang dilakukan, perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang dapat memberikan layanan secara optimal baik dari sisi pelayanannya maupun dari sisi penguasaan keilmuan ke pada para pengguna layanan. Kendala dan upaya penanggulangan pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo meliputi: kurang optimalnya Implementasi Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di BPMPPT Kabupaten Karo. The discussion of this thesis is to find out about the implementation of Karo Regent Regulation Number 01 of 2017 concerning Delegation of the Authority of Karo Regent to Licensing and Non-Licensing Services to the Karo District Investment and Integrated Licensing Service and to analyze the constraints and mitigation measures for implementing the Karo Regent's Regulation Number 01 of 2017 concerning Delegation of the Authority of the Karo Regent for Licensing and Non-Licensing Services to the Karo Regency PMPPTSP Office. Based on the above objectives, qualitative research is conducted with data collection techniques through direct observation (observation), structured interviews and documentation. The research method used in this study is comparative. The results of the study and discussion explained the Implementation of Karo Regent Regulation Number 01 of 2017 concerning the Delegation of the Authority of Karo Regent for the Licensing and Non-Licensing Services to the Karo Regency BMPPTSP based on the policy model of George C Edwards III concerning Implementation Implementation Strategy in an effort to improve services in the Investment Office and Karo District One Stop Integrated Licensing Service obtained results from the need to socialize related licensing issues in Karo Regency BMPPTSP to the community and stakeholders continuously so that it is expected that the community, especially business players, will know the procedures for submitting licensing services. provide optimal service both from the service side and from the scientific mastery to service users. Obstacles and efforts to overcome the implementation of the Karo Regent Regulation Number 01 of 2017 concerning Delegation of the Authority of Karo District to the Licensing and Non-Licensing Services of the Karo District Investment and Integrated Licensing Service of the Karo Regency include: the optimal implementation of Karo Regent Regulation Number 01 of 2017 concerning Delegation The authority of the Karo Regent for the Licensing and Non-Licensing Services of the Karo District Investment and Integrated Licensing Service in an effort to improve the quality of service at the BPMPPT Karo Regency.