Implementasi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Langkat (Studi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu)

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Issuance of Building Permits in Langkat Regency in accordance with Regional Regulation No. 3 of 2012 concerning Certain Licensing Levies in Langkat District as well as to find out the obstacles in the implementation of the Issuance of Building Permits in Langkat Regency. Theories used in this research are Public Policy Theory, Bureaucracy Theory, Implementation Theory, Permit Theory, and Regional Regulation Number 3 Year 2012. This study uses descriptive research type with a qualitative approach. The informants of this study were the Head of the One-Stop Integrated Investment and Licensing Service Office of Langkat Regency, the Head of the Investment and Licensing Services Section of the One-Stop Integrated Investment and Licensing Services Office in Langkat District, and several community members. Based on the results of this study it can be concluded that the Issuance of Building Permit in Langkat Regency in accordance with Regional Regulation No. 3 of 2012 concerning Certain Licensing Levies in Langkat Regency is felt to have been running quite well and is optimal. This can be seen from the increasing number of applicants from time to time, where in 2016 the PMP2TSP Service processed 542 Building Permits while in 2017 there were 623 building units that obtained permits. Factors that hamper the implementation of the Issuance of Building Permit in Langkat Regency are the factors of community ignorance related to the requirements for obtaining a Building Permit, this is due to lack of information (socialization) to the community.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Langkat juga untuk mengetahui hambatan dalam implementasi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kebijakan Publik, Teori Birokrasi, Teori Implementasi, Teori Izin, serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat, Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat, serta beberapa orang masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Langkat dirasakan sudah berjalan cukup baik dan optimal. Hal tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah pemohon dari waktu ke waktu, dimana pada tahun 2016 Dinas PMP2TSP memproses 542 Izin Mendirikan Bangunan sedangkan di tahun 2017 ada sebanyak 623 unit bangunan yang memperoleh izin. Faktor yang menghambat implementasi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Langkat yaitu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terkait persyaratan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, hal ini disebabkan kurangnya informasi (sosialisasi) kepada masyarakat.