Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng)

Abstract

Travel documents in Indonesia in particular, are made and issued by Immigration officials at the Directorate General of Immigration under the Ministry of Law and Human Rights. Specifically regarding the authority in making and issuing travel documents or immigration documents, in practice it often occurs in the field of efforts by certain individuals to falsify or make fake travel documents whose interests are only related to seeking profit, for example in Decision Number 94 I PID .Sus I 2014 I PNTng., In this case it was known that there were foreign nationals (Ho Shih Chia aka Agustinus) who tried to fake travel documents belonging to other foreign citizens (Lioe Ka Jun). Based on this description, it is known that the purpose of this study is to analyze legal arrangements in disclosing immigration criminal acts, to analyze forms of law enforcement in criminal cases of falsifying travel documents of the Republic of Indonesia, and to describe and analyze the Directorate General of Immigration's Obstacles in uncovering cases criminal documents for travel documents of the Republic of Indonesia, and the solution

Dokumen perjalanan di Indonesia khususnya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Khusus mengenai kewenangan dalam hal membuat dan mengeluarkan dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian, dalam praktiknya sering terjadi dilapangan adanya upaya-upaya dari oknum tertentu untuk memalsukan atau membuat suatu dokumen perjalanan palsu yang kepentingannya hanya terkait mencari keuntungan semata, contohnya terjadi pada Putusan Nomor 94/PID.Sus/2014/ PN.Tng., dalam perkara ini diketahui terdapat oknum warga negara asing (Ho Shih Chia alias Agustinus) yang berusaha memalsukan dokumen perjalanan milik warga negara asing lainnya (Lioe Ka Jun). Berdasarkan uraian tersebut,. maka diketahui tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum dalam mengungkap tindak pidana keimigrasian, untuk menganalisis bentuk penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan republik Indonesia, dan mrtuk menguraikan dan menganalisis yang menjadi Hambatan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengungkap perkara tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan republik Indonesia, serta yang menjadi solusinya.