Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana ITE Yang memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid. Sus/2018/PN. Mdn)

Abstract

Kejahatan yang berkaitan dengan informasi teknologi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan. Tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian dalam penelitian ini masuk dalam kategori kejahatan kedua tersebut sebab dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana aturan hukum tindak pidana perjudian, analisis hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid. Sus/2018/PN.Mdn. terhadap pelaku tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian serta hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian. Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan menggunakan analisis data kualitatif yaitu memberikan deskripsi atas temuan terkait perumasan masalah yang diteliti. Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Aturan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUH Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia dapat dilakukan analisis bahwa hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan No. 794/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn. telah mempertimbangkan validitas fakta dan validitas norma dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan keyakinan hakim. Hambatan penegakan hukum pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online yaitu kurangnya penguasaan dan pemahaman menguasai teknologi informasi, sarana dan fasilitas untuk menemukan alat bukti, upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dapat dilakukan baik melalui upaya penal (penegakan hukum pidana) dan upaya non penal (upaya pencegahan tindak pidana perjudian). Crimes related to information technology can be divided into 2 (two) major parts. First, a crime that aims to damage or attack a computer system or network. Second, crimes that use computers or the internet as a tool to launch crimes. The ITE criminal offense which has gambling contents in this study is included in the second crime category because it is done by using a computer or the internet as a tool to launch gambling crimes. Based on this matter, as for the formulation of the problem in writing this thesis is how the legal rules of gambling crime, legal analysis of the decision of the Medan District Court No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. against the perpetrators of criminal acts of ITE that have gambling content and obstacles and law enforcement efforts against ITE criminal acts that have gambling charges. The research in writing this thesis is normative legal research using secondary data including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and uses qualitative data analysis that is to provide a description of the findings related to the formulation of the problem under study. The conclusion in the writing of this thesis is that the legal rules of criminal gambling in Indonesia are regulated in the provisions of Article 303 and 303 of the Criminal Code Criminal Code, Law No. 7 of 1974 concerning the Control of Gambling, Government Regulation No. 9 of 1981 concerning the Implementation of Control of Gambling and the provisions of Article 27 paragraph 2 Jo. Article 45 paragraph 1 of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Based on the evidentiary system in force in Indonesia, an analysis can be made that the Medan District Court judge in decision No. 794 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn. has considered the validity of the facts and the validity of the norm by looking at the facts revealed in the trial obtained through the testimonies of the witnesses and the testimony of the defendant and the evidence and beliefs of the judge. Barriers to law enforcement for gambling perpetrators committed online, namely lack of mastery and understanding of mastering information technology, facilities and facilities to find evidence, efforts to combat gambling can be done either through reasoning efforts (criminal law enforcement) and nonreasoning efforts (efforts prevention of gambling crime).