Analisis Hukum Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Pelaku Usaha Pada Pasar Tradisional Pasar Baru Stabat di Kabupaten Langkat

Abstract

Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang tidak ditera mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen melainkan juga akan merugikan pelaku usaha. Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen salah satunya dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran. Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan kewajiban tera ulang timbangan di Kabupaten Langkat, untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tera ulang timbangan pada unit Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat dan untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan upaya penanggulangan dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen pada Unit Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat. Perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan kewajiban tera ulang timbangan di Kabupaten Langkat melalui instrumen metrologi legal ditentukan oleh faktor-faktor penegakan hukum, yaitu faktor norma hukum, aparatur penegak hukum, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dan budaya hukum. Masih terdapat hambatan penegakan hukum pada faktor-faktor tersebut. Untuk faktor norma hukum, permasalahan yang paling utama adalah keterbatasan norma dalam UU Metrologi Legal, yaitu sanksi, kewenangan urusan metrologi legal serta belum diaturnya metrologi teknis yang diperlukan di masyarakat. Pelaksanaan tera ulang terhadap para pedagang yang menggunakan timbangan dilaksanakan enam bulan sekali. Hal ini karena masih sedikitnya pasar yang ada dikabupaten langkat yang diterapkan sistem pelaksanaan tera dan tera ulang. Pelaksanaan tera dan tera ulang guna untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang dan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Kendala perlindungan konsumen pada Unit Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat dikarenakan pengawasan terhadap penyelenggaraan metrologi legal masih lemah, sehingga praktek kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha berjalan tanpa kontrol, khususnya dalam pengawasan metrologi legal, praktek “kecurangan” atau ketidaksesuian ukuran terhadap konsumen, sehingga konsumen tidak mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang telah mereka lakukan. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan teknis tera dan tera ulang, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, serta melakukan sosialisasi terhadap pedagang dan masyarakat tentang kegiatan pelaksanaannya. Measuring, Measuring, Weighing, and Equipment must be reconsidered as a control device periodically to find out whether the device is still suitable for use. Measuring, Measuring, Weighing, and Equipment that is not tackled results in no guarantee of the accuracy of the measurement results. Errors resulting from measurement or weighing will not only harm the consumer but will also harm the business actor. One of the efforts that can be done to protect consumers is by guaranteeing the correctness of measurement and the existence of legal order and certainty in the use of units of measurement. This research is to study and analyze consumer protection in relation to the obligation to reconsider scales in Langkat Regency, to review and analyze the implementation of scales in the Langkat District Metrology Unit and to review and analyze internal control constraints and efforts. its relation to consumer protection at the Langkat District Metrology Unit (Disperindag). Consumer protection in relation to the obligation to reconsider scales in Langkat Regency through legal metrology instruments is determined by law enforcement factors, namely factors of legal norms, law enforcement apparatus, facilities and infrastructure, as well as community factors and legal culture. There are still obstacles to law enforcement on these factors. For legal norms, the most important problem is the limitations of the norms in the Legal Metrology Law, namely sanctions, the authority to deal with legal metrology and the lack of regulation of the technical metrology needed in the community. The repeated implementation of the traders using the scales was carried out every six months. This is because there are still few markets in the regency that have been implemented by the tera and tera reuse system. Tera and tera repeated implementation to avoid fraud committed by traders and provide protection to consumers. Consumer protection constraints at the Langkat District Metrology Unit (Disperindag) are due to the weak supervision of the administration of legal metrology, so that fraudulent practices carried out by employers run without control, especially in the supervision of legal metrology, practice of "fraud" or size mismatches to consumers , so that consumers do not get the rights according to the obligations they have done. Mitigation efforts that can be done is to improve Human Resources in the technical implementation of tera and tera, completing the necessary facilities and infrastructure, as well as socializing the traders and the community about their implementation activities.