Perjanjian Kerja Antara Rumah Sakit Haji Medan Dengan Kontraktor Pemenang Tender Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara (Pergubsu) No 52 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Procurement of Goods and Services is expected to be carried out effectively and efficiently with the principles of fair competition, transparency, openness, and fair treatment for all parties, according to Presidential Regulation No. 54 of 2010 concerning Procurement of Government Goods and Services is an activity to obtain goods and services by the Ministry / Institutions / Work Units of Regional / Institutional Devices and Regulations of North Sumatra Governor No 52 of 2015 concerning Procurement of Goods and Services for Regional Public Service Agencies at other Medan Hajj Hospital in North Sumatra Province, the process of which starts from needs planning to all activities to obtain goods and services. Along with the increasingly modern era, government facilities and infrastructure also vary following developments and are adjusted to the needs of the government. Procurement of goods and services is financed by the state / regional

Pengadaan Barang dan Jasa diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi Dan Peraturan Gubenur Sumatera Utara No 52 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara lain yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diseleseikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Seiring perkembangan jaman yang semakin modern, sarana dan prasarana pemerintah pun bervariasi mengikuti perkembangan dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Pengadaan barang dan jasa tersebut dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah