Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Medan Setelah Berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Abstract

Pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga amat sangat penting dalam upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Konsep pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik provinsi maupun kabupaten/Kota. Penelitian ini mengajukan permasalahan tentang: bagaimana pengaturan hukum tentang pelaksanaan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, bagaimana penyelenggaraan kewenangan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Medan dan bagaimana kendala dan upaya penanggulangan pengendalian dan keluarga berencana di Kota Medan. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan hukum tentang pelaksanaan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana terdapat di dalam Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, PP Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Penyelenggaraan kewenangan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Medan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan tersebut merupakan pendelegasian tugas dari walikota Medan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Medan yang didasarkan pada Peraturan Walikota Medan No. 4 tahun 2010 yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan. Kendala pengendalian dan keluarga berencana di Kota Medan adalah Perubahan Kewenangan dan Struktur Organisasi Pengelola Keluarga Berencana, Berkurangnya Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran, Menurunnya Capaian Indikator Kependudukan, Komitmen Politis dalam Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi, Kualitas dan Aksesibilitas terhadap Pelayanan Keluarga Berencana, Capaian Akseptor KB yang Tidak Optimal. Upaya yang dapat dilakukan: Penyuluhan langsung kepada masyarakat berkaitan dengan program KB, Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dan Pemberian kemudahan kepada PUS yang ingin mengatur jumlah kelahirannya melalui program KB. Implementation in the field of controlling population and family is very very important in the government's efforts to prosper the people. The concept of population control and family planning is the authority of the central government which is delegated to the regions both provincial and district / city. This research raises the problem of: how is the legal regulation regarding the implementation of population and family planning control, how to carry out the authority of the field of population control and family planning in Medan City and how the constraints and efforts to overcome control and family planning in Medan City. This research is directed to normative juridical legal research, or doctrinaire which is also referred to as library research or document study, because more is done on secondary data in the library. The normative or doctrinal legal research proposed in this study is a study of legal principles. The results of the study and discussion explaining the legal arrangements regarding the implementation of population control and family planning are contained in Law Number 52 of 2009 concerning the Development of Population and Family Development, Government Regulation Number 87 of 2014 concerning the Development of Population and Family Development, Family Planning, and Family Information Systems, Presidential Regulation No. 153 of 2014 concerning the Grand Design of Population Development and Presidential Regulation Number 62 of 2010 concerning the National Population and Family Planning Board. The implementation of authority in the field of population control and family planning in Medan City is the authority given by law. This authority is the delegation of duties from the mayor of Medan to the Medan Women's Empowerment and Family Planning Agency which is based on Medan Mayor Regulation No. 4 of 2010 namely the Medan Women's Empowerment and Family Planning Agency is a supporting element of the task of the Regional Head, led by the Head of the Agency. Control and family planning constraints in Medan City are Changes in the Authority and Structure of Family Planning Management Organizations, Reduced Age Man Resources and Budget Support, Decreased Achievement of Population Indicators, Political Commitments in Guaranteed Availability of Contraception, Quality and Accessibility to Family Planning Services, Achievement of KB Acceptor which is not optimal. Efforts can be made: Direct counseling to the community relating to family planning programs, advocacy, communication, information and education and providing facilities to PUS who want to regulate the number of births through the family planning program.