Analisis Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues

Abstract

Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD semakin besar tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah. Namun terdapat permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Pemkab Gayo Lues yang disebabkan oleh ketidaksiapan dalam melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah adalah (1) Bagaimana kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues. (2) Faktor hambatan kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues. Tujuan penelitian untuk menganalisis (1) Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues. (2) Hambatan kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan pada Kabupaten Gayo Lues. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian adalah (1) Produktivitas DPKD cukup produktif. Hal ini dapat terlihat dari tersedianya alokasi dana untuk setiap kegiatan dan program untuk meningkatkan PAD. (2) Kualitas pelayanan DPKD dalam memberikan informasi pelayanan mengenai PAD sudah cukup berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari prosedur dalam pemberian informasi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. (3) Responsivitas DPKD baik dalam memberikan pelayanan selalu menjaga kepuasan dari wajib pajak yang membutuhkan pelayanan pendaftaran dan penyetoran pajak. (4) Pihak DPKD kurang responsibilitas, terdapat pelaksanaan tugas yang tidak sesuai prosedur. (5) Pihak DPKD melakukan mekanisme pertanggungjawaban, secara vertikal kepada Pemkab Gayo Lues maupun kepada masyarakat. Sedangkan saran dari penelitian ini adalah (1) Diperlukan kerjasama yang baik dalam pengelolaan PAD antara semua pihak bukan hanya pihak aparat tapi masyarakat juga. (2) Dalam penyusunan APBD perlu diusulkan anggaran untuk program penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat serta sarana prasarana yang lebih baik. (3) Perlu dilakukan pelatihan atau pendidikan khusus terhadap Pegawai untuk menambah kemampuan Pegawai dalam hal teknis. Regional Original Income in regional finance is one of the important benchmarks in the implementation of regional autonomy, the greater an area obtains and collects PAD, the greater the availability of regional finance that can be used to finance the implementation of Regional Autonomy. But there are regional financial problems faced by the Gayo Lues Regency Government caused by unpreparedness in implementing regional autonomy. Based on this background, the formulation of the problem is (1) What is the performance of the Regional Financial Management Service in the Revenue Sector in Gayo Lues Regency. (2) Barriers to the performance of the Regional Financial Management Service in the Revenue Sector in Gayo Lues Regency. The research objective was to analyze (1) Performance of the Regional Financial Management Service in the Revenue Sector in Gayo Lues District. (2) Obstacles to the performance of the Regional Financial Management Service in the Revenue Sector in Gayo Lues Regency. The research method used was descriptive with qualitative analysis. Data collection was obtained from interviews, documentation, and observations. The results of the study are (1) DPKD productivity is quite productive. This can be seen from the availability of funds for each activity and program to increase PAD. (2) The quality of DPKD services in providing service information regarding PAD is of sufficient quality. This can be seen from the procedure in providing information in accordance with the established SOP. (3) The responsiveness of DPKD both in providing services always maintains satisfaction from taxpayers who need registration services and tax deposits. (4) The DPKD is less responsible, there is an implementation of tasks that are not in accordance with the procedure. (5) The DPKD conducts a mechanism of accountability, vertically to the Gayo Lues Regency Government and to the community. While the suggestions from this study are (1) Good cooperation is needed in the management of PAD between all parties not only the authorities but the community. (2) In the preparation of the APBD a budget for extension programs and outreach programs for the community and better infrastructure are proposed. (3) Special training or education needs to be carried out for employees to increase employee capabilities in technical matters.