Implementasi Anggaran Responsif Gender di Provinsi Sumatera Utara (Studi pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu)

Abstract

Integrasi gender dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan suatu langkah yang relatif baru karena pada awalnya proses pengintegrasian gender dalam pembangunan lebih terfokus pada upaya untuk memperkuat prasyarat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) seperti membangun komitmen pengambil kebijakan, penyediaan alat analisa gender, serta kelembagaan PUG. Perumusan masalah yang dirumuskan yaitu Bagaimana Impelementasi Anggaran yang Responsif Gender di Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah metode survey dengan analitik kausalitas dari metode kuantitatif. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh Aparat pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi kunci dalam memberikan data yang akan diteliti. Hasil-hasil penelitian lapangan yang meliputi ketersediaan anggaran melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) selanjutnya penyusunan Plapon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sesuai KUA, penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), penelitian dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan. Jika dilihat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka masih belum dapat dilihat secara jelas berapa sasaran untuk laki- laki maupun untuk perempuan sehingga didalam pelaksanaannya terkadang karena masih adanya perbedaan persepsi dalam istilah gender, maka sasaran yang hadir masih banyak perempuan dari pada laki-laki, hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan informasi sedangkan para pengambil keputusan disemua lapisan stakeholder masih banyak laki-laki. Diperlukan analisis dalam penyusunan indikator kinerja yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mempedomani Term of Reference penyusunan anggaran yang responsif gender.

Gender integration in the planning and budgeting process is a relatively new step because in the beginning process of integrating gender in development is more focused on efforts to strengthen the implementation of Gender Mainstreaming prerequisites (PUG) as policy makers to build commitment, provision of gender analysis tools, as well as institutional PUG. Formulation of the problem formulated How Gender Responsive Budget Implementation in the province of North Sumatra. This research is a survey method with analytic causality of quantitative methods. Target population in this study were all officials in the Bureau of Women's Empowerment, Child and Family Planning Secretariat of North Sumatra Province. The sample used in this study are the ones who become key in providing the data to be examined, The results of field research that includes the availability of the budget through the preparation of the Work Plan (working plan) further preparation Plapon Budget Priority (PPAS), the preparation of the Budget Public Policy (KUA), preparation of the Action Plan Budget (RKA) corresponding KUA, the preparation of the Budget Implementation Document (DPA), research and validation Budget Implementation Document (DPA), the disbursement of funds and implementation of activities and budget accountability reporting is used. If seen in the Budget Implementation Document (DPA), it still can not be seen clearly how the target for men and for women so that in practice sometimes because of the persistence of gender differences in terms of perception, the goals of which present many of the male-female man, this has led to discrepancies while decision makers in all layers of stakeholders are still a lot of men. Analysis is required in the preparation of the performance indicators set out in the Budget Implementation Document guided by terms of reference of gender responsive budgeting.