Suatu Tinjauan Terhadap Sistem Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin/Pra Sejahtera Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 (Studi pada Puskesmas Medan Denai)

Abstract

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar tentang pelaksanaan penerapan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat yang diterapkan pemerintah yaitu JPKM yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin/pra sejahtera ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: apakah sistem pembiayaan dalam bentuk JPKM dapat memberikan solusi terhadap pennasalahan pelayanan kesehatan masyarakat miskin. apakah kendala yang dihadapi dalam sistem pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang selama ini diterapkan. Penelitian dilakukan secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Puskesmas Medan Denai. Hasil penelitian menjelaskan PJKM yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah program PJKM yang merupakan upaya untuk mengatasi masalah kesehatan yang timbul akibat dampak krisis moneter pada keluarga miskin, sehingga status kesehatan dan gizi masyarakat dapat dipertahankan. Struktur pelaksanaan pemberian jaring pengaman sosial bidang kesehatan dilaksanakan dengan cara hirarki dari bawah ke atas melalui Bidang Desa, Puskesmas, sarnpai rujukannya kepada Rumah Sakit Kabupaten/Kota. Selain dalam bentuk program pelayanan kesehatan maka program PJKM yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam bentuk program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan, dimana program ini terwujud melalui kepedulian pemerintah atas melonjaknya harga BBM serta memberikan bantuan bagi kelompok masyarakat miskin. Pengorganisasian PJKM dilakukan melalui lintas program antara tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/Kota, yang dilakukan dengan jalan saling melengkapi dalam operasionalnya sehingga program PJKM tersebut sampai ke tangan yang berhak. Dalam menanggulangi tindakan penyelewengan di PJKM maka dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat yang memfasilitasi pengaduan masyarakat atas hal-hal penyelewengan penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bidang Kesehatan. Bagi masyarakat luas yang merupakan subjek diberikannya PJKM maka hendaknya dapat mempergunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah melalui Dinas Kesehatan propinsi Sumatera Utara sehingga terciptanya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat miskin.