Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn)

Abstract

Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan sering mengakibatkan penyelesaian sengketa berlarut-larut.Waktu bagi seorang pelaku bisnis adalah sangat berharga.Dengan teknologi informasi yang berkembang pesat, dunia tidak lagi berlomba dengan waktu yang panjang,tahun atau bulan, tetapi hari, jam dan menit. Kenyataan atas kritik yang menganggap bahwa mahalnya biaya perkara ikut mempengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya di negara maju tetapi juga di negar-negara berkembang termasuk Indonesia.Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah, pasal 130HIR yang mengatur upaya perdamaian maka dibentuklah Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimanakah Implementasi PERMA No.1 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn dan Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penerapan PERMA No.1 tahun 2008 di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn). Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta tulisan ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan dan manfaat Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PERMA No.01 Tahun 2008 dalam penyelesaian wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn serta untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi hambatan penerapan PERMA No.01 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Medan pada Kasus Putusan Nomor 447/Pdt.G/2011/PN-Mdn. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.