Peranan dan Fungsi Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Abstract

The Republic of Indonesia recognizes, pays attention to and upholds the right to freedom of a person, even though that person has been suspected of having committed a criminal act. This provision means that human rights and freedoms are truly guaranteed and fully protected by the state. So if there is someone from the community who violates the provisions of the criminal law, the instruments of state power who are given the authority to do so should take action in accordance with the provisions of the law, work in an orderly manner, not act arbitrarily and uphold the human rights of citizens. . Therefore, when being processed in an examination, a defendant must be accompanied by an attorney. Negara Republik Indonesia mengakui, memberi perhatian dan menjunjung tinggi hak kemerdekaan seseorang, walaupun seseorang itu telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan ini memberi arti, bahwa hak dan kebebasan manusia benar-benar dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Jadi apabila ada seseorang dari warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana maka alat-alat kekuasaan negara yang diberi wewenang untuk itu apabila mengambil tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum, bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta meajunjung tinggi hak azasi warga negara. Oleh sebab itu seorang terdakwa sewaktu diproses dalam pemeriksaan harus didamping oleh advokat.